Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung, angkat bicara mengenai anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut diblokir oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), seperti yang disampaikan Dody Hanggodo beberapa waktu lalu.
Onesimus memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan meski dengan anggaran yang minim. Ia menjelaskan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk mencapai target-target prioritas. Namun, hal ini tidak berarti pembangunan IKN akan terhenti.
Baca Juga: Pembangunan IKN Disebut Akan Mandek, Begini Kata Kepala OIKN dan Menteri AHY
"Pekerjaan tetap berjalan meski dengan anggaran yang terbatas," ujarnya, Minggu, 9 Februari 2025. Proyek Prioritas Tetap Berjalan Komitmen Presiden terkait anggaran Rp48 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun masih berjalan. Prioritas utama dalam anggaran ini mencakup pembangunan gedung eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
"Semua harus dilengkapi, mulai dari gedung DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan lainnya," jelasnya.
Selain itu, sejumlah investor telah berpartisipasi dalam pembangunan IKN, di antaranya Hermina, Mayapada, Swiss Hotel, dan Kubika. Onesimus memastikan bahwa proyek pembangunan akan terus berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Menurutnya, semakin banyak investor yang tertarik berinvestasi di IKN, maka pembangunan dapat berjalan lebih cepat. Salah satu negara yang telah menunjukkan minatnya adalah Australia, yang berencana membangun sekolah internasional di IKN.
"Kedutaan besar dan badan keuangan dunia juga akan datang ke IKN dalam acara Nusantara International Partnership pada 13-14 Februari 2025. Mudahmudahan mereka tertarik untuk berinvestasi," pungkasnya. (mrf/beb)
