Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa efisiensi anggaran pemerintah tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. "Efisiensi anggaran tidak berpengaruh, pembangunan Kota Nusantara terus lanjut masuk tahap dua 2025-2028," kata Basuki di Sepaku, Penajam Paser Utara, dikutip dari Antara, Sabtu 15 Februari 2025.
Baca Juga: Kementerian PU Dapat Tambahan Anggaran Rp 20,91 Triliun buat Perbaikan Jalan
Tahap Kedua Pembangunan IKN
Basuki menjelaskan bahwa tahap kedua pembangunan IKN akan mencakup pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif yang dijadwalkan dimulai pada April 2025. Langkah ini selaras dengan rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Selain itu, pembangunan tahap dua juga akan mencakup kantor perbankan serta proyek investasi lainnya.
"OIKN sudah rencanakan pembangunan infrastruktur di kawasan investasi agar segera dibangun," ujarnya. Sementara itu, pembangunan infrastruktur umum seperti jalan, air minum, serta sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) dan multi-utility tunnel (MUT) saat ini masih dalam proses pelelangan.
"Pembangunan infrastruktur itu paling lambat dilakukan setelah hari raya, target selesai pada 2026, jadi 2026 terlihat perubahan, ada gedung dan kawasan baru," jelas Basuki. MIa juga memastikan bahwa seluruh pegawai OIKN akan mulai berkantor di Nusantara secara penuh pada Maret 2025.
Kebijakan Efisiensi Anggaran
Adapun kebijakan efisiensi anggaran yang diambil pemerintah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam kebijakan ini, Presiden Prabowo menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun, yang terdiri dari Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.
Klarifikasi Jokowi tentang Mangkraknya IKN
Terkait spekulasi bahwa proyek IKN berisiko mangkrak, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan proyek yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, melainkan investasi jangka panjang yang memerlukan perencanaan matang.
"Ini ibu kota yang dipindah. Pindah rumah saja ruwetnya seperti itu, apalagi mempersiapkan perpindahan ibu kota, kesiapannya harus sempurna betul," ujar Jokowi dalam wawancara dengan Najwa Shihab di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, seperti dikutip dari kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis, 13 Februari 2025.
Jokowi mengakui bahwa alokasi anggaran proyek ini turut terpengaruh oleh prioritas lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan dan diperkirakan akan memakan waktu 10 hingga 20 tahun. Mantan Walikota Solo ini juga menekankan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang selama ini berpusat di Pulau Jawa.
"56 persen penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa, sehingga magnetnya semua di Jawa. Saya kira daya dukung Pulau Jawa, jika terus dilanjutkan, tidak akan mampu," tambahnya. Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa konsep IKN adalah memisahkan ibu kota politik dari pusat ekonomi, sebagaimana Washington D.C. dan New York di Amerika Serikat. *
