Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih, Rudy Mas'ud, dengan tegas membantah anggapan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mangkrak. Menurutnya, proyek pembangunan IKN terus berjalan dengan pesat dan tidak terpengaruh oleh efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Otorita IKN.
Rudy Mas'ud menjelaskan bahwa jika melihat langsung kondisi pembangunan di IKN, maka bisa dipastikan bahwa proyek tersebut sudah mencapai kemajuan yang sangat signifikan. "Saya mengajak teman-teman media untuk datang dan melihat langsung bagaimana perkembangan IKN. Hari ini, IKN sudah sangat luar biasa," ujarnya saat konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, (17/2). Pembangunan Kantor Kepresidenan, kata Rudy, telah rampung, sementara yang masih dalam proses pembangunan adalah kompleks legislatif dan yudikatif.
Baca Juga: DPR Bilang Tidak Perlu Tergesa-gesa Bangun IKN
"Pembangunan kantor presiden sudah selesai. Hanya tinggal menyelesaikan gedung legislatif dan yudikatif saja," jelasnya.
Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Otorita IKN, Rudy memastikan bahwa hal tersebut tidak berdampak negatif terhadap perekonomian di wilayah penyangga IKN seperti Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Ia menekankan bahwa masing-masing daerah di Kaltim memiliki anggaran APBD yang dapat mendukung perekonomian daerah.
“Tidak ada pengaruh yang signifikan. Setiap daerah di Kaltim punya APBD masing-masing. Otorita IKN juga memiliki anggaran pembangunan sendiri, dengan total anggaran sekitar Rp 8,1 triliun dan DIPAnya sekitar Rp 6 triliun, sehingga untuk tahun 2025 masih ada sekitar Rp 14 triliun yang bisa digunakan,” terang Rudy.
Gubernur Kaltim terpilih tersebut menambahkan, meski ada efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Kaltim tetap mendukung penuh keberhasilan pembangunan IKN. "Kami akan terus mendukung Otorita IKN agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik dan IKN bisa menjadi ibu kota politik pada 2028 mendatang," pungkas Rudy.
Pembangunan IKN Nusantara sendiri diharapkan dapat selesai tepat waktu dan mendukung peralihan pusat pemerintahan pada tahun 2028. Sebagai ibu kota negara yang baru, IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Indonesia.(net/vie)
