JAKARTA — Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) kian diminati investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa implementasi KPBU saat ini mulai berjalan di sektor hunian dan infrastruktur.
Basuki menjelaskan bahwa saat ini dua proyek utama KPBU unsolicited (inisiatif swasta) telah mendapatkan persetujuan Availability Payment (AP) dan penjaminan dari Kementerian Keuangan serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
Proyek pertama melibatkan pembangunan delapan tower hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) oleh PT Nindya Karya di Wilayah Perencanaan (WP) 1A. Total hunian yang dibangun mencapai 288 unit dengan tipe 190 meter persegi.
Proyek kedua mencakup pembangunan 109 unit rumah tapak oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C, dengan tipe bangunan 390 meter persegi. Kedua proyek ini ditargetkan masuk tahap transaksi pada kuartal kedua 2025 dan memulai konstruksi pada tahun yang sama. “Ini menjadi tonggak awal konkret pelaksanaan skema KPBU di IKN setelah sebelumnya berada pada tahap penyiapan,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis.
Basuki juga mengungkapkan bahwa sejumlah investor nasional dan asing sudah terlibat dalam skema ini. Dari dalam negeri, ada Ciputra Nusantara serta Konsorsium Triniti-Truba. Sementara dari luar negeri, tercatat Konsorsium IJM-CHEC dan Maxim yang berasal dari Malaysia dan negara lainnya.
Ciputra Nusantara dan Konsorsium IJM-CHEC telah menyelesaikan studi kelayakan (feasibility study/FS) dan kini memasuki tahap evaluasi dokumen. Sementara Konsorsium Triniti-Truba dan Maxim masih dalam tahap finalisasi FS sebelum masuk ke evaluasi.
Selain itu, ada tiga proyek tambahan yang dikerjakan oleh Adhi Karya, Konsorsium Samsung C&T-Brantas Abipraya, serta Konsorsium PJ-IC Bee Invest-Promec-Ozturk Holdings. Ketiganya telah memperoleh Letter-to-Proceed (LtP) dan sedang menyusun FS.
Basuki menyebut bahwa para investor tersebut berasal dari Amerika Serikat, Turki, Spanyol, dan Brunei Darussalam. “Total indikasi investasi untuk sektor hunian mencapai Rp 63,3 triliun,” ujarnya. Tidak hanya sektor hunian, Basuki juga mencatat bahwa KPBU mulai diminati di sektor jalan dan multi utility tunnel (MUT). Saat ini terdapat lima calon investor dari Cina, Malaysia, dan Indonesia yang sedang menyusun FS dan mengevaluasi dokumen pendukung.
“Indikasi nilai investasi untuk sektor ini mencapai Rp 71,8 triliun, dengan Rp 55 triliun berasal dari luar negeri,” kata Basuki, yang juga mantan Menteri PUPR.
Menurut Basuki, skema KPBU bukan hanya mempercepat pembangunan IKN, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik dalam jangka panjang. Proses due diligence yang diterapkan Otorita IKN melibatkan swasta, kementerian terkait, dan auditor pemerintah. “Transparansi dan tata kelola yang baik adalah fondasi utama dalam semua tahapan investasi,” tegas Basuki.(*)
