BALIKPAPAN – Pemerintah semakin mematangkan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebanyak 47 tower apartemen telah disiapkan untuk mendukung pemindahan tahap awal ASN dari 15 kementerian/lembaga ke pusat pemerintahan baru.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa skema strategis pemindahan ASN tengah difinalisasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Proses percepatan ini dilakukan seiring rampungnya pembangunan infrastruktur dasar tahap pertama di kawasan IKN.
Baca Juga: ASN Dipastikan Pindah ke IKN Mulai Tahun Ini, Hunian dan Infrastruktur Pendukung Disiapkan
“Kementerian PANRB telah merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat. Ini bagian dari strategi bertahap pemindahan instansi pusat ke Nusantara,” kata Basuki dalam keterangan tertulis. Per Juli 2025, sebanyak 1.170 pegawai Otorita IKN sudah resmi berpindah dan menempati unit hunian di beberapa tower ASN. Selain itu, 109 tenaga kerja dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga telah mulai bekerja dan tinggal di kawasan tersebut.
Pemindahan ini juga mencakup karyawan dari sejumlah lembaga strategis seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Termasuk pula unit-unit teknis di bawah Kementerian PUPR.
Pemerintah telah menyiapkan 47 tower apartemen khusus ASN. Masing-masing tower berisi 60 unit hunian, dengan luas tiap unit mencapai 98 meter persegi. Fasilitas dalam unit meliputi tiga kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, serta berbagai sarana penunjang lain.
Sebagai langkah awal operasional, empat kantor kementerian koordinator (kemenko) telah selesai dibangun. Pembangunan fasilitas lainnya seperti sekolah dari PAUD hingga SMA, rumah sakit, serta layanan sosial dasar juga mulai tersedia.
Tahapan kedua pembangunan infrastruktur IKN akan segera dimulai. Proses lelang proyek tahap II, yang mencakup kawasan legislatif dan yudikatif, dijadwalkan berlangsung pada awal Agustus 2025.
Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, membenarkan bahwa pembahasan teknis pemindahan ASN masih terus berjalan. Skema awal pemindahan, yang dirancang sejak Februari 2023, mencakup total 38 kementerian/lembaga dan akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2029.
“Pemindahan dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur perkantoran dan hunian,” kata Averrouce, Jumat (1/8).
Namun, perubahan struktur kabinet oleh pemerintahan baru melalui pembentukan Kabinet Merah Putih, yang kini terdiri dari 48 kementerian—naik dari 34 sebelumnya—menuntut adanya penyesuaian ulang terhadap daftar prioritas lembaga yang akan dipindah lebih dulu.
“Dengan perubahan struktur kabinet, perlu ada penyesuaian terhadap kementerian dan lembaga yang diprioritaskan dalam gelombang pertama,” jelas Averrouce.(*)
