TANJUNG REDEB – Pembatasan pembelian terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Rinding, dianggap perlu juga diterapkan di SPBU lainnya di Bumi Batiwakkal-sebutan Kabupaten Berau.
Disampaikan Anggota Hiswana Migas Kaltim, Rudi Nurul Salim, pembatasan terhadap pembelian BBM subsidi cukup bagus untuk mengurangi antrean panjang di SPBU selama ini, yang kerap dikeluhkan masyarakat karena pengetap. Terlebih apabila penerapan tersebut dianggap efektif dan baik untuk semua pihak.
“Saya kira baik-baik saja dilakukan kalau diterapkan di seluruh SPBU di Berau. Toh ending-nya kan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi dan sebenarnya tidak perlu antre sampai begitu panjang seperti yang terjadi akhir-akhir ini,” katanya kepada Berau Post, Minggu (27/1).
Persoalan pengetap ini, merupakan salah satu hal yang selalu dikeluhkan masyarakat. Bahkan tak jarang sebagian masyarakat beranggapan SPBU dikuasai para pengetap.
Dirinya pun sempat mengira keberadaan beberapa titik tambahan lembaga penyalur seperti SPBU 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), dapat menjadi solusi persoalan pengetap atau mengurai antrean panjang selama ini di SPBU. Karena dibangun di Kelay, Tabalar, Lempake, Batu Putih, Bidukbiduk dan Talisayan yang sudah ada sejak lama “Tapi nyatanya tidak berpengaruh signifikan sama sekali,” ucapnya.
Di sisi lain, dirinya juga menjelaskan beberapa faktor lain yang turut berperan atas panjangnya atrean di SPBU. Beberapa di antaranya seperti kapasitas tampung Jober Berau di Samburakat cukup terbatas, kemudian ditambah distribusi BBM terkadang terganggu karena masih menggunakan system spot carter.
Kendala lainnya, juga alur sungai menuju Jober hanya mampu dilewati kapal yang ukurannya sangat tanggung, sehingga kerap terjadi kurang pasokan dari Balikpapan. “Nah ini yang sering dan akhirnya distribusi ke SPBU diirit-irit, akhirnya berdampak pada kepanikan konsumen untuk mendapatkan BBM guna kegiatannya masing-masing,” terangnya.
Sebagai salah satu pemilik SPBU di Berau, Rudi mengungkapkan, pihaknya selama ini hanya menjalankan regulasi sebaik mungkin dan semampu pihaknya agar masyarakat nyaman mendapatkan BBM tanpa antre. Dengan menyiapkan beberapa produk BBM non-subsidi sebagai alternatif ketika BBM subsidi premium dan solar terbatas.
Serta ditambah jam buka operasional SPBU sebagai komitmen memberikan alternatif konsumen dengan mengisi BBK seperti pertalite, pertamax dan dexlite. “Itu kami lakukan sebagai lembaga penyalur atau perpanjangan tangan ketika yang subsidi habis diperebutkan oleh konsumen,”pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, persoalan pengetap terjadi hampir di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bumi Batiwakkal, bahkan Bupati Berau Muharram menyebut SPBU sebagai distributor pengetap.
Dikatakan Muharram, pada hakikatnya SPBU berfungsi untuk mendistribusikan BBM dengan aman dan merata, juga melakukan penerapan harga yang sesuai aturan berlaku.
Sayangnya, dengan kondisi SPBU di Berau yang kerap “dikuasai” pengetap, ia pun menyebut fungsi dari SPBU tersebut sudah tidak semestinya. “Seolah jadi distributor bagi pengetap,” katanya.
Dirinya juga merasa selama ini pihak SPBU yang melakukan pembiaran atas kondisi tersebut, mendapat keuntungan dari sisi operasional karena BBM-nya cepat habis. Sehingga ia melihat ada kerja sama antara SPBU dengan pengetap. “SPBU dan pengetap ini kompak dan itu hasil survei kita,” tegasnya.
Mengatasi persoalan pengetap, PT Pertamina juga mengambil kebijakan terhadap distribusi BBM bersubsidi di salah satu SPBU.
Sales Executive PT Pertamina wilayah Kaltara dan Berau, Andi Reza mengatakan, pada awal pekan ini pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan Pemkab Berau, guna membahas persoalan pengetap yang kerap meresahkan masyarakat.
