Dari contoh tersebut, ditambah pembangunan RSB yang sudah hampir rampung namun turut diiringi dengan kelengkapan perizinan, Makmur khawatir Kabupaten Berau nantinya dianggap investor sebagai daerah ‘termudah’ untuk berinvestasi. “Karena bisa jalan dulu baru izinnya dilengkapi,” ungkapnya.
Untuk itu dirinya juga meminta aparat penegak hukum (APH) untuk membantu Pemkab Berau dalam penegakan aturan di Bumi Batiwakkal. “Tertib administrasi itu juga penting, jangan selalu memberi keistimewaan,” ujarnya.
“Intinya kami mendukung Rumah Sakit Baznas ini cepat terealisasi, dengan catatan semua perizinanya sudah dilengkapi. Karena ini juga untuk kepentingan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu,” tutup Makmur.
Sebelumnya, Ketua DPRD Berau Madri Pani, juga turut mengingatkan Pemkab Berau terkait hal ini. Dia khawatir, ketika rumah sakit tersebut dilanjutkan, dikhawatirkan akan terjadi permasalahan terkait persyaratan yang belum terpenuhi. Sehingga pihak terkait dimintanya untuk melakukan kajian dan evaluasi agar pembangunan bisa terarah dengan baik.
"Harus jelas tidak boleh sembarangan. Jadi saya berbicara ini agar menjadi evaluasi ke depan. Jangan hanya pandai membuat tapi masterplannya tidak ada," katanya.
Sementara itu, Maria Yosephi selaku Waka 4 Bidang Umum, SDM dan Administrasi memastikan sejumlah perizinan sudah dimiliki. Salah satunya UKLUPL yang susah keluar sejak lama.
Begitu pula dengan masalah limbah, di mana pihaknya sudah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). “Kami sudah punya IPAL, jadi aman lah,” ujarnya.
Kemudian, pihaknya juga telah bekerja sama dengan pihak ketiga, untuk mengelola limbah tersebut.
Disinggung mengenai PBG, Maria mengakui bahwa perizinan tersebut belum ada. Namun tengah berproses dan segera selesai. “Semua sudah diikuti tahapan dan tidak ada kendala,” bebernya. (*/sen/sam)
