SANGATTA–Operasional kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) memang terus tertunda. Sejak diresmikan pada 2019 lalu, baru ada izin pelabuhan sementara. Bila hingga Juni 2024 tak juga mendapat izin operasional dari beberapa kementerian, status kawasan khusus tersebut terancam dicabut pemerintah pusat.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menerangkan, unsur terkait dari anggota DPRD Kaltim, bupati Kutai Timur, termasuk dari BUMD, menggelar diskusi kemarin. Membahas soal tertundanya operasional Maloy.
“Kendalanya memang sekarang adalah ada tiga institusi yang belum memberikan approval (persetujuan) terhadap perizinan. Yakni izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kemudian juga Kementerian Lingkungan Hidup mengenai izin lingkungan, dan Kementerian Perhubungan soal operasional," katanya.
Baca Juga: Masalah Sampah di Kutim Jadi Skala Prioritas
Selama ini, Maloy telah beroperasi hanya dengan izin sementara. Namun, perizinan operasional tersebut harus diselesaikan segera. Diakui bahwa beberapa persoalan yang membuat itu terhambat adalah faktor internal, dan mesti dibenahi.
“Contoh, kita belum punya bak sampah, kemudian juga instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Jangan-jangan itu yang menjadi penyebabnya. Makanya saya minta introspeksi dulu, Pak Bupati sebagai wakil kawasan dengan kami selaku ketua kawasan (KEK Maloy)," sambungnya.
Dirjen Otda Kemendagri RI itu melanjutkan, DPRD Kaltim pun termasuk bagian support. Kalau memang ada kendala infrastruktur tentu harus dibangun segera. "Sehingga nanti ketika kita datang ke Jakarta, apa yang menjadi kendala itu bisa dijelaskan. Saya insyaallah tanggal 6 (Februari) malam ke Jakarta. Saya minta kepada Perusda MBS (Melati Bhakti Satya) untuk menyampaikan. Kronologisnya apa, nanti saya datang ke KKP, ke Kementerian Lingkungan Hidup, dan ke Kementerian Perhubungan," tegasnya.
Pasalnya, daerah punya waktu sampai Juni, kalau tidak selesai akan dievaluasi. Diklaim kawasan ekonomi khusus bisa bubar. Sehingga lima bulan ke depan segala perizinan harus tuntas.
"Saya minta sekitar tiga sampai empat bulan diselesaikan. Mohon doanya, mudah-mudahan tidak ada hal-hal non-teknis yang sama waktu itu. Kalau hal-hal teknis insyaallah bisa terselesaikan. Ya, kalau cuma persoalan administrasi dan kelengkapan infrastruktur bisa diselesaikan," terangnya.
Dia berharap, kawasan tersebut benar-benar dapat beroperasi optimal. Pasalnya, pelabuhan KEK Maloy itu bakal jadi salah satunya menyokong IKN Nusantara. "Kalau nanti Bapak Presiden datang, saya akan melapor beliau progres (Maloy). Karena ini sudah diresmikan sejak 2019 yang lalu. Jadi sekali lagi kita berusaha, ini adalah aset yang sangat strategis. Dan tentu akan menjadi tempat pertumbuhan ekonomi baru Kaltim dan Kutai Timur," bebernya.
Apalagi, lanjut Akmal Malik, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman sudah menyampaikan bahwa sampai 2030 akan mengalami transisi dari sektor pertambangan. Tentunya itu membuat daerah butuh sebuah pelabuhan besar yang akan menjadi muara, jadi tempat ekspor dari seluruh tempat yang ada di Kaltim.
"Kita tidak bisa cuma mengandalkan Kariangau saja. Maloy ini lebih bagus secara potensi. Karena dapat juga membuat pasar hasil pertanian di Kutai Timur akan lebih berkembang," pungkasnya.
Sementara itu, Dirut PT Melati Bhakti Satya Aji M Abidharta menyebut, bicara soal situasi, perlu peran masing-masing pihak baik pemprov hingga kementerian. Sebenarnya, kata dia, dari nasional itu simpel. Pertanyaan mereka, berapa investasi masuk dan berapa tenaga kerja terserap.
