JAKARTA – Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap kinerja para penjabat kepala daerah di Indonesia. Evaluasi dilakukan terhadap kinerja penjabat gubernur setelah triwulan kedua mereka menjabat.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menjadi salah satu kepala daerah yang dievaluasi. Akmal dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kementerian Dalam Negeri pada 2 Oktober 2023 atau genap enam bulan lalu.
"Alhamdulillah kita sudah mengikuti evaluasi triwulan kedua. Secara umum cukup bagus. Hampir semua indikator naik. Baik kesehatan, pendapatan, juga pelayanan publik,” jelas Akmal Malik usai mengikuti Rapat Penilaian Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Triwulan II di Ruang Serbaguna lantai 8 Kantor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (1/4).
Di depan tim evaluator dari Itjen Kemendagri, Pj Gubernur Akmal Malik memaparkan capaian kinerja Kaltim mulai aspek pemerintahan, kesehatan, penanganan stunting, pelayanan publik, penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, perizinan, penyerapan anggaran, data desa presisi, ketahanan pangan, penanganan pengangguran hingga penyusunan rencana pembangunan (blue print) zona penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Akmal melaporkan per 2023 Kaltim telah memiliki 59 rumah sakit yang tersebar di 10 kabupaten/kota, dengan rasio tempat tidur per 1.000 penduduk sebesar 1,75. Kabupaten yang memerlukan perhatian terkait rasio tempat tidur ini adalah Kutai Kartanegara dan PPU. Rasio tempat tidur di dua kabupaten itu masih di bawah 1.
Kaltim memiliki beberapa layanan unggulan antara lain pelayanan jantung, kanker, strok, uronefrologi, gastrohepatologi di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Kemudian pelayanan kanker terpadu dan talasemia di RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan. “Fasilitasnya tidak kalah dengan rumah sakit di Pulau Jawa,” bangga Akmal.
Pemprov Kaltim juga terus melakukan berbagai upaya di bidang kesehatan. Antara lain pengembangan tiga rumah sakit, kelanjutan pembangunan satu rumah sakit dan pemberian beasiswa bagi dokter umum menjadi dokter spesialis. Selain itu, dilakukan upaya pemenuhan rasio tempat tidur di beberapa pembangunan rumah sakit di PPU, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.
Upaya ini sedikit banyak berpengaruh positif terhadap capaian usia harapan hidup di Kaltim yang terus meningkat sejak 2020–2023 pada angka 74,72 tahun atau berada di atas capaian nasional.
Upaya lain yang dilakukan adalah beasiswa pendidikan bagi dokter umum menjadi dokter spesialis, rekrutmen tenaga medis dan kesehatan, pembukaan Fakultas Kedokteran di Universitas Balikpapan, serta penyediaan tambahan dokter spesialis di Mahulu.
Tak kalah menarik adalah soal tengkes (stunting). Jumlah balita tengkes di Kaltim pada Februari 2024 sebanyak 17.726 jiwa atau 14,49 persen berdasarkan data e-PPBGM. Angka ini juga lebih baik dari 2023 sebesar 18,45 persen. Sebarannya paling banyak ada di Kutai Kartanegara 5.076 jiwa, Samarinda sebanyak 2.224 jiwa, dan Balikpapan 2.182 jiwa.
“Anggaran penanganan stunting pada APBD 2024 ini sebesar Rp175,83 miliar yang secara multisektor dilaksanakan oleh 6 SKPD pada 24 sub kegiatan,” ungkap Akmal.
Berdasarkan data SSGI, angka prevalensi stunting di Kaltim pada 2023 turun menjadi 22,9 persen dibandingkan 2022 sebesar 23,9 persen. Terdapat penurunan 1 persen.
Pada Januari hingga Februari 2024 telah diberikan 14 jenis penanganan intervensi terhadap 1.547 balita tengkes. Pemprov juga telah melakukan upaya spesifik penanganan tengkes meliputi aktivasi 50 posyandu, peningkatan kapasitas 250 kader posyandu, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri sebanyak 188.129 siswa, melakukan kegiatan aksi bergizi di sekolah sebagai sarana edukasi dan peningkatan cakupan konsumsi TTD pada remaja putri, peningkatan konsumsi tablet tambah darah (TTD) lebih dari 50 persen, serta melakukan pelatihan teknis terkait konseling pemberian makanan bayi anak, konseling menyusui, dan edukasi gizi. Selain itu, masih banyak upaya melalui program pelayanan KB.
