Pj Gubernur Akmal Malik juga melaporkan nilai pelayanan publik di Kaltim berdasarkan data yang dihasilkan dari evaluasi Ombudsman maupun evaluasi Kementerian PANRB. Hasilnya, semua menunjukkan angka yang baik.
Berdasarkan evaluasi Ombudsman, nilai kepatuhan terhadap pelayanan publik di Kaltim telah mencapai angka 91,08 pada 2023 atau naik signifikan dari tahun lalu yang sebesar 77,23. Sementara untuk Indeks Layanan Publik dari Kementerian PANRB, Kaltim telah mencapai angka 4,00 sejak pada 2022 dan berlanjut hingga 2023.
“Pencapaian baik di bidang layanan publik ini dipengaruhi oleh adanya SOP dan standar pelayanan yang dilaksanakan oleh SKPD. Jumlah SOP yang diterbitkan pada 2023 sebanyak 5.895 SOP dan akan terus ditingkatkan pada 2024,” beber Akmal. “Selain itu, terdapat sistem perizinan yang terintegrasi sebanyak 49 dengan SKPD teknis,” sambungnya.
Fokus lain yang juga dipaparkan Pj Gubernur Akmal Malik terkait penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Dijelaskan, jumlah dan persentase penduduk miskin Kaltim pada kurun waktu 5 tahun (2019-2023) berfluktuasi dan mengalami penurunan pada 2023 dengan jumlah 231.080 jiwa atau 6,11 persen. Persentase penduduk miskin ekstrem Kaltim pada 2022 dan 2023 lebih baik atau berada di bawah kondisi nasional dengan jumlah 3.910 jiwa atau 0,10 persen.
“Anggaran penanganan kemiskinan ekstrem pada 2024 ini sebesar Rp 845,97 miliar yang secara multisektor dilaksanakan oleh 10 SKPD pada 115 sub kegiatan,” ungkap Akmal yang juga menjabat dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu.
Akmal mengakui memang ada beberapa catatan yang disampaikan tim evaluator. Contoh persoalan tengkes. Kaltim diminta membuat neraca penanganan tengkes, kemudian menyiapkan regulasi berupa peraturan gubernur (pergub). "Tadi juga diminta menyelesaikan persoalan penyediaan air lintas kabupaten,” tambah Akmal.
Menurutnya, evaluasi ini sangat bagus untuk membangun hubungan baik antara pusat dan daerah. Evaluasi sangat baik agar daerah bisa terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu.
"Sekretaris Daerah Kaltim (Sri Wahyuni) juga menyampaikan banyak hal dan mereka mengapresiasi. Secara umum kinerja kita bagus," bangga Akmal lagi.
Saat evaluasi tersebut, Pj Gubernur Akmal Malik didampingi Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ismiati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Yusliando, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Irhamsyah, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur M Irfan Prananta, dan Tenaga Ahli Pj Gubernur Kaltim Emeralda Ayu Kesuma. (ayu/sul/ky/adv/dwi/k16)
