Menurut Iku sebenarnya tidak ada kesalahan di situ. Oleh sebab itu berdasarkan hasil kajian dari ITS jembatan ATJ layak untuk diselesaikan atau dilanjutkan pembangunannya.
Namun, bupati FX Yapan yang menggantikan Ismail Thomas sejak April 2016, justru bertanya mengapa proyek itu bisa mangkrak, padahal aturannya harus selesai di akhir masa jabatan bupati. Dia mengaku telah berusaha mencari jalan keluar untuk melanjutkan pembangunan jembatan tersebut, namun menurut pengakuannya semua dokumen perencanaan awal proyek itu hilang.
Puncaknya saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang langsung ke Kubar pada 2 Juni 2022 silam. Saat itu KPK juga meminta dokumen proyek-proyek mangkrak, namun pulang dengan tangan kosong.
Dari penelusuran Kaltim Post, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat tahun 2016, faktanya tersedia anggaran sebesar Rp 100.845.239.521 untuk menyelesaikan bentangan jembatan ATJ sepanjang 680 meter. Kemudian tersedia juga anggaran didalam APBD tahun 2016 untuk pembangunan jalan simpang Ombau-Juaq Asa-Linggang Amer-Mencelew sebesar Rp 114.326.203.997.
Sedangkan untuk pembangunan pelabuhan Sendawar melalui APBD Kubar Tahun 2016 tersedia anggaran sebesar Rp 2.872.071.000, dalam APBD tahun 2016 yang ditanda tangani mantan Ketua DPRD Kubar, (Alm) Jackson Jhon Tawi, Wakil Ketua Paul Vius dan Arkadius Elly.
Pengganggaran dilakukan oleh Bupati Ismail Thomas dan disetujui DPRD di APBD 2016 untuk menyelesaikan 3 proyek multi years tersebut. Pertanyaannya dikemanakan dananya oleh Bupati periode 2016 - 2021? Politisi PDI-P yang juga merupakan ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat, Ridwai menyayangkan tidak diselesaikan sejumlah proyek tersebut.
"Sebagai DPRD kami sangat menyoroti terkait pembangunan sebelum zaman Bupati sekarang ini (FX Yapan). Inikan seharusnya dilanjutkan, tapi karena memang agak berbeda pemikiran terkait pembangunan, sehingga tidak melanjutkan pembangunan yang ada," ungkap Ridwai, Minggu (3/11/2024).
Terkait statemen sejumlah pihak yang akan mendesain ulang ATJ, sebagai DPRD pihaknya menunggu, tapi buktinya hampir 10 tahun tidak selesai.
"Mana desain ulangnya? tidak pernah ada yang mengajukan pembangunan tersebut untuk dilanjutkan. Jadi bagaimana mungkin DPRD bisa menyetujui, rencana kerja itukan datang dari pemerintah. Tugas dan fungsi DPRD pengawasan, jadi apa yang diajukan pemerintah itu yang akan sama-sama kami bahas, selama ini hanya pernyataan saja," pungkasnya.(*)
