Program Gratispol menjadi salah satu program yang akan diwujudkan dalam 100 hari kerja Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama wakilnya, Seno Aji. Sejak kemunculan program ini, banyak masyarakat yang menggantungkan harapannya untuk bisa menempuh pendidikan hingga ke bangku kuliah. Sebab dalam janji politik saat berkampanye, menawarkan masyarakat untuk meraih beasiswa kuliah dari jenjang S1, S2 hingga S3.
Namun belakangan program ini kembali mendapatkan kritikan lantaran terbatasnya usia. Untuk jenjang S1 maksimal 25 tahun, S2 maksimal 35 tahun dan S3 maksimal 45 tahun.
Baca Juga: Anggaran Besar, Pokja 30 Tagih Keterbukaan Draf Pergub Gratispol
Hal ini yang menjadi sorotan Anggota DPD Perwakilan Kaltim, Aji Mirni Mawarni. Menurutnya dalam setiap penyusunan program kerja perlu mempertimbangkan kekuatan fiskal daerah, termasuk gratispol.
“Masyarakat sudah berekspektasi tinggi tapi realisasinya gimana, sedangkan kita tengah penghematan anggaran,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Gelontorkan Lebih Rp 500 Miliar Untuk Wujudkan Gratispol
Menurutnya tidak salah jika ingin membenahi pendidikan masyarakat, namun perlu analisasi mendalam dengan mempertimbangkan kebutuhannya di setiap kabupaten/kota yang ada di Kaltim.
Khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan pelosok, dirinya melihat masih banyak yang belum mengenyam pendidikan sampai 12 tahun. Padahal itu sudah menjadi kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Baca Juga: Gratispol Tak Pandang Jurusan, Rudy Mas'ud Pastikan Kedokteran Juga Gratis
“Sudah 22 tahun undang-undang itu ada, tapi kenyataannya masyarakat yang ada di desa masih banyak yang hanya lulusan SMP,” terangnya.
Tantangannya, menurut Aji Mawar, yaitu ketersediaan bangunan SMA yang belum merata di setiap kabupaten/kota di Kaltim. Hal ini tidak sebanding dengan hasil kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terus dikeruk, namun hanya menguntungkan bagi segelintir orang.
“Padahal harapan pemerintah, masyarakat bisa mengurangi ketergantungan subsidi. Tapi pendidikannya tidak dibenahi, bagaimana bisa terlepas kalau begitu,” tuturnya. Kini, legislator perempuan itu tengah berharap pada pendirian sekolah rakyat yang menjadi program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Meski belum ada petunjuk teknisnya dari Kementerian Sosial (Kemensos), namun Aji Mawar berharap program bisa menjadi jawaban bagi desa-desa yang masih minim tersedia bangunan SMA. “Karena target pertamanya SMA, semoga itu bisa membantu untuk ketersediaan sekolah yang masih minim di kawasan pelosok Kaltim,” pungkasnya. (hun/nha)
