PROKAL.CO, SAMARINDA- Sejumlah guru honorer di Kaltim kembali menghadapi ketidakpastian.
Hingga pertengahan Juni 2025, sebagian besar dari mereka belum menerima gaji yang seharusnya dibayarkan sejak Januari lalu.
Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Honorer (FSPTTH) Kaltim, Wahyudin, membenarkan keresahan para guru yang gajinya belum dibayarkan.
Ia menyebutkan, realisasi pembayaran baru terjadi di beberapa sekolah, sementara banyak lainnya belum menerima hak mereka.
“Di SMKN 10, honor sudah dibayarkan hampir ke semua tenaga honorer. Tapi sekolah lain masih banyak yang belum. Ketimpangannya jelas terasa,” ujar Wahyudin, Selasa (17/6/2025).
Nominal gaji guru honorer dikabarkan mencapai Rp 4,8 juta per bulan. Namun, keterlambatan pembayaran disebabkan oleh ketiadaan dokumen administratif seperti surat keputusan (SK) atau surat perjanjian kerja (SPK).
Tanpa dokumen tersebut, para guru tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut gaji mereka. “Ini bukan cuma soal administrasi. Ini menyangkut keberlangsungan hidup orang-orang yang mengabdi di dunia pendidikan,” tegasnya.
Tak hanya guru, pegawai non-guru seperti petugas kebersihan, keamanan, dan penjaga sekolah juga mengalami hal yang sama. Meskipun sebagian telah dialihkan ke skema outsourcing, masalah keterlambatan pembayaran tetap berulang.
Baca Juga: Empat Oknum Polisi di Samarinda Terseret Narkoba Belum Disanksi, Kabid Humas: Hakim yang Menentukan
Sayangnya, hingga kini belum ada data pasti mengenai jumlah guru dan pegawai honorer yang terdampak.
Salah satu kendala yang dihadapi adalah minimnya transparansi informasi dari pihak sekolah maupun instansi terkait.
Kondisi ini terjadi di tengah gencarnya Pemprov Kaltim mempromosikan program pendidikan gratis yang dikenal sebagai Gratispol.
Namun, para guru honorer justru mengaku kesulitan menjelaskan konsep “gratis” kepada orang tua siswa karena masih adanya pungutan dan kebutuhan sekolah yang harus dibayar mandiri.
