“Gratis itu harusnya jelas. Tapi yang terjadi di lapangan, wali murid tetap harus keluar uang. Guru sendiri bingung menjelaskan,” ungkapnya.
FSPTTH Kaltim mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera menuntaskan persoalan keterlambatan gaji honorer. Bagi mereka, masalah ini bukan sekadar isu teknis, tetapi bentuk pengabaian terhadap kontribusi penting guru honorer dalam menjaga kualitas pendidikan.
Baca Juga: Biaya Umrah Lebih Hemat karena Bukan Agen, Kemenag Apresiasi Travel Sultanah di Berau
“Kalau gaji terus telat, konsekuensinya bisa berat. Mereka bisa kehilangan kontrakan, kendaraannya ditarik leasing, bahkan anak-anaknya terancam putus sekolah,” jelasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Rahmat Ramadan pernah menyarankan kepada semua guru honor tersebut untuk mendaftarkan diri.
Namun karena berbagai alasan, yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri dan akhirnya tidak terdaftar di data base provinsi.
“Kalau guru honor yang sudah lulus PPPK ini aman mereka. Ini berarti yang tidak lulus, nah ini mereka bisa memakai Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau Bosnas pusat,” ucapnya.
Baca Juga: 10.714 Hektare Lahan HTI di Kabupaten Berau Disegel Satgas PKH, Gara-Gara Ditanami Ini
Hal ini pun diperbolehkan dan bisa langsung dilakukan oleh pihak sekolah masing - masing, sebab anggaran langsung dikelola oleh sekolah. Sementara itu, untuk BOSP Daerah, Rahmat menyebut sedang berproses dan akan terbayarkan karena sudah keluar mekanismenya melalui Pergub yang ada.
Dirinya juga mengatakan bahwa insentif untuk guru swasta juga sudah dicairkan pada April lalu. Rahmat juga menyayangkan banyaknya guru honor yang mundur untuk ikut PPPK yang sudah dilakukan oleh pemerintah.
Bahkan sudah ditunda tiga kali untuk mempermudah para calon guru ini untuk bisa lolos dalam PPPK.
Baca Juga: Petani di PPU Didesak Percepat Tanam Padi, Antisipasi Kondisi Ini
“Saya menyayangkan itu, padahal sudah dipermudah tapi ada juga yang takut duluan untuk ikut seleksi,” tegasnya.
Namun secara khusus, Rahmat menyebut dengan BOSP Pusat bisa dipakai untuk menggajih para guru honor atau guru pembantu ini nantinya. Sambil pihaknya juga menyiapkan melalui pemberian gajih melalui BOSP Daerah yang juga sedang berjalan saat ini.
“Intinya kami juga akan terus diperjuangkan untuk hal ini dan membantu rekan rekan guru yang tidak terakomodir,” pungkasnya.
