PENAJAM - Para Tenaga Harian Lepas (THL) yang belum terangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, menggelar aksi damai, Senin (11/8/2025).
Di bawah naungan Forum Teknis Indonesia (Fortekin) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mereka menyampaikan aspirasi tentang harapa. kepastian status kerja mereka.
Para honorer membentangkan spanduk yang menyatakan sikap mereka, yakni menuntut percepatan pengusulan kejelasan status honorer secara transparan komitmen tertulis peralihan paruh waktu ke penuh waktu secara pasti.
"Kami butuh kepastian percepatan dan transparansi status R3 dan R4. Anggaran proyek bisa, ada permainan eksekutif dan legislatif," ujar Ketua Fortekin PPU, Arman.
Usai menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Bupati PPU, rombongan bergeser ke depan Kantor DPRD PPU dan menyampaikan hal sama.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, Tohar, menyatakan bahwa pimpinan daerah telah menginstruksikan agar pihaknya mendengarkan aspirasi para THL.
"Hari ini kita menerima aspirasi dari THL yang belum terangkat menjadi PPPK penuh waktu. Maka sesuai dengan penjelasan kami, pasca kita seleksi tahap 1 dan tahap 2, itu menyisakan, kita sisir. Ada 1.194 THL kita ini yang akan mengisi nanti sepenuhnya PPPK paruh waktu. Karena yang untuk penuh waktu, mengisi 627 itu sudah tuntas," ujar Tohar.
Ia menjelaskan, upaya yang dilakukan Pemkab PPU untuk dapatkan titik aman dengan mengusulkan agar Non-ASN di PPU mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP) layaknya ASN.
"Nanti sesuai jadwal, sesuai situasi dan kondisi kita, yang paruh waktu kita usulkan secara bertahap. Nah itu namanya jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi," katanya.
Persoalan yang diaspirasikan hari ini, kata dia, sudah pernah dijelaskan Tohar secara panjang lebar dihadapan anggota DPRD PPU, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), lintas komisi.
"Waktu itu saya menyampaikan, 1.194 THL itu kami carikan dulu formasinya. Alhamdulillah 1.194 sudah ketemu formulasinya. Kita susun. Ini sudah mulai kita entry ke BKN (Badan Kepegawaian Nasional, Red)," ungkapnya.
Berdasarkan informasi dari BKPSDM, dari 1.194 orang, sudah 925 yang diusulkan dalam proses pendataan ke BKN.
"Tinggal menyisakan sedikit. Nah ini juga kan harus dipahami, tidak bisa serta merta, namanya meracik bahan kebijakan itu, pertimbangannya depan belakang, kanan kiri atas bawah, harus kita pertimbangkan betul ritme kebijakan daerah," ulasnya.
Tohar turut merespons tentang kepastian waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan pengangkatan PPPK penuh waktu seluruh THL PPU.
