TARAKAN – Untuk kesekian kalinya, sejumlah instansi teknis duduk bersama menyikapi keluhan bahan bakar minyak (BBM) nelayan. Kali ini, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan.
Produktivitas para nelayan menjadi berkurang karena harus antre berjam-jam hingga berhari-hari di agen penyalur minyak dan solar (APMS) sebelum melaut.
Sahude HM, wakil ketua Perhimpunan Nelayan Kecil (PNK) Tarakan mengaku sudah menjadi pemandangan biasa setiap harinya, nelayan yang harusnya melaut, justru masih mengantre BBM. “Nelayan itu berbagai macam dilakukannya jika naik ke darat, artinya kalau sudah tidak melaut. Memperbaiki armada, kapal, alat tangkap dan lainnya. Sementara ketika kami harus mengantre, maka pekerjaan seperti ini terabaikan. Kalau BBM aman, hati kami lega. Ini mau beli BBM saja susah,” ungkapnya kepada Radar Tarakan, Selasa (8/1).
Bahar, sekretaris PNK hanya bisa melaut dua kali dalam sebulan. Untuk 600 liter BBM jenis solar, harus menunggu hingga sepekan. Antre setiap hari. “Kapalnya memang butuh sebanyak itu kalau sekali melaut. Antre enam hari, di laut selama seminggu. Jadi sebulan cuma bisa dua kali. Kalau BBM lancar, bisa 3-4 kali melaut dalam sebulan,” terang warga RT 27, Selumit Pantai, Tarakan Barat ini.
Jumlah nelayan yang terdata di PNK sekira 5.600-an. Dengan berbagai klasifikasi armada dan alat tangkap.
Klasifikasi itu juga menentukan kapan mereka harus melaut, mengikuti pasang surutnya air laut. “Orang namakan guris. Ada yang turun pas guris satu, guris dua dan lain-lain. Semuanya enggak bersamaan melaut,” kata Ketua PNK Tarakan Zainuddin menimpali.
Segala bentuk persyaratan seperti yang diinginkan pemerintah telah dipenuhi. Rekomendasi yang dipegang harus diperbaharui setiap tiga bulan. Memulai dari awal, menyiapkan berbagai dokumen hingga verifikasi armada. “Melihat masyarakat nelayan, kelihatannya bertabrakan di lapangan, jenis premium dan solar. Sekarang menumpuk di APMS Persemaian. Maunya sosialisasi dulu, sebelum ada kebijakan pengalihan distribusi. Jangan begitu,” jelas Zainuddin.
Muddain, wakil ketua DPRD Tarakan mengungkap jika nelayan Tarakan Tengah dan Timur diminta ke Persemaian mengantre BBM. Berkenaan dengan pengalihan lokasi distribusi. Di antara APMS, ada yang melebihi kuota penyalurannya, ada pula yang belum memenuhi kuota hingga akhir bulan. Seperti diungkap Pemkot, kata dia, kuota 600 KL, namun yang diserap berdasar rekomendasi hanya 426 KL setiap bulannya. Masih tersisa 174 KL.
“Istilahnya enggak ada kekuranga, malah lebih. Ada 170-an KL yang bisa kita pakai mandi-mandi,” Muddain berkelakar mengenai persoalan BBM yang tak kunjung usai.
Dampak dari antrean panjang itu juga dialami pembudidaya rumput laut. Dahlan, salah satu koordinator nelayan di Juata Laut mengungkap seringkali nelayan kekurangan BBM. Ia mempertanyakan kendaraan yang membeli tanpa rekomendasi, justru nelayan diwajibkan rekomendasi.
“Itu enak masuk saja, ambil BBM,” tanyanya.
ADM Sales Executive Retail III Pertamina Kaltara-Berau Wawan menuturkan bahwa pihaknya telah mengatakan tak ada kendala distribusi ke dua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). SPBU Kusuma Bangsa dijatah 220 KL setiap bulan, sedang SPBU Mulawarman sebanyak 190 KL setiap bulannya. Kuota ini tidak termasuk 600 KL yang disalurkan ke seluruh APMS dan SPBB. “Ke depannya akan kami bicarakan bersama pusat, kalau bisa nanti APMS itu ditugaskan untuk nelayan saja, SPBU ini 410 KL suda cukup memenuhi kuota kendaraan yang ada,” ujarnya.
