Sebab, persoalan pemadaman listrik ini sudah banyak dikeluhkan masyarakat. Terutama karena adanya kerusakan alat elektronik akibat listrik yang selalu padam dan nyala. “Saya rasa duduk bersama ini merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan listrik ini,” tegasnya.
Ketua DPRD Bulungan, Syarwani secara tegas meminta kepada PLN untuk dapat secara transparan menyampaikan tentang kondisi sebenarnya kelistrikan yang ada.
Pasalnya, ia sedikit mengaku geram lantaran jadwal yang diutarakan oleh PLN kerap terlampir secara terus menerus. Artinya, itu tentu ada permasalahan yang berkepanjangan dan belum terselesaikan hingga kini.
“PLN harus transparan, dan soal jadwal pemadaman sampaikan jika memang perbaikan butuh waktu hingga berbulan-bulan. Jadi, tidak seperti saat ini, jadwal yang ada belum usai. Tapi, ada jadwal baru lagi,” ungkapnya kepada Radar Kaltara melalui sambungan teleponnya, kemarin (31/3).
Dikatakannya juga, jika memang dari PLN mengaku sumber masalah ada pada mitranya. Maka, sekiranya dalam pertemuan tertentu perlu untuk dihadirkan juga. Sehingga, secara langsung dapat memberikan klarifikasi tentang segala keluhan dari masyarakat sendiri.
“Harapan kami sebagai wakil rakyat setidaknya PLN ataupun mitranya dapat menyampaikan apa adanya. Saya yakin masyarakat dapat memahami ketimbang seperti kondisi saat ini,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, pihaknya tetap meminta komitmen dari PLN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak dengan surat yang muncul hingga kelima kalinya. Sehingga hal itu membuat rasa kurang kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan PLN. “Berikan kepastian kapan listrik akan normal sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Disinggung mengenai akan adanya aksi dari sejumlah kalangan masyarakat terhadap kondisi listrik ini? Pihaknya dalam hal ini tentu mendukung asalnya semua sesuai dengan prosedur yang ada. “Penyampaian aksi ini merupakan hak masyarakat. Tapi, tetap saya meminta sesuai dengan prosedur dan mekanismenya,” pintanya seraya menyebutkan salah satunya meminta izin kepolisian sebagai pengawalan.
Lanjutnya, pihaknya meminta dalam aksi itu ditegaskan jangan ada dibekingi dengan kepentingan lain. Tapi, tetap fokus pada masalah yaitu menanyakan masalah listrik di daerah ini. “Keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya aksi pun saya meminta ini dapat terjaga dengan baik,” tutupnya.
Sementara, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi menjelaskan, untuk mengatasi masalah defisit daya listrik di Kaltara, pemerintah dan pemerintah daerah sudah mengambil beberapa langkah konkret sebagai solusi kebutuhan listrik di masa depan.
“Kita upayakan mulai dari solusi jangka pendek, menengah hingga jangka panjang,” kata Ferdy belum lama ini.
Untuk solusi jangka pendek, itu dengan mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang saat ini sedang dibangun di Gunung Seriang, Tanjung Selor, Bulungan. Selain itu, juga dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di lokasi yang sama. Dua pembangkit ini dipastikan bisa cukup untuk mengatasi defisit daya di Bulungan.
“Saat ini beban puncak yang di-backup PLN Rayon Tanjung Selor sekitar 12 MW. Sementara jika dua pembangkit itu beroperasi, data yang dihasilkan bisa dua kali lipat dari beban puncak tersebut,” kata Ferdy.
Dua pembangkit itu ditarget akan selesai Juni tahun ini. Jika itu sudah beroperasi, maka untuk persoalan listrik di wilayah PLN Rayon Tanjung Selor tidak akan ada lagi. Selain di Bulungan, di Nunukan juga sedang dibangun PLTMG dengan kapasitas 10 megawatt. Sementara di Malinau dibangun PLTMG dengan daya 6 megawatt.
Sementara untuk solusi jangka menengah, pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tingkat Tinggi (SUTT) 150 Kilo Volt dari Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) sampai Bulungan dengan jumlah 205 tower. Lalu dilanjut dari Bulungan ke Tana Tidung sebanyak 311 tower, dan Tana Tidung ke Malinau 102 tower.
