TARAKAN – Pada 2018 lalu, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) hanya diraih tiga dari enam pemerintah daerah (pemda) di Kaltara, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dan Pemkab Malinau. Tahun ini opini itu juga disematkan atas kinerja pengeloaan keuangan Pemkab Tana Tidung.
Laporan hasil pemeriksanaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara, dua pemda mencatat raihan opini WTP lima kali berturut-turut, atau dalam istilah persepakbolaan ‘quintrick’, melesatkan lima gol dalam satu pertandingan. Pemprov Kaltara dan Pemkab Malinau.
Bupati Tana Tidung Dr. H. Undunsyah, M.H, M.Si, mengatakan kabupaten termuda yang dipimpinnya untuk periode kedua meraih WTP atas dorongan BPK Perwakilan Kaltara. Undunsyah menyatakan bahwa perolehan WTP juga merupakan kerja sama antar pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Tana Tidung.
Perolehan WTP merupakan sebuah hal yang dinanti-nantikan, seperti perumpamaan siswa yang bersekolah, sudah semestinya harus naik kelas. Sehingga jika siswa yang dinyatakan tidak naik kelas, maka diasumsikan sebagai siswa yang tidak maju.
“Untuk mendapatkan WTP, kami raih dengan basah-basah dan berdarah-darah. Alhamdulillah. Maka itulah yang kami tarik beberapa tahun ini. Kami mencoba agar lebih baik yakni dengan meminta bantuan dan saran dari BPK. Kami tidak main-main, dengan sebuah kesungguhan, setiap saat komunikasi antara sekda, BPKAD, dengan BPK. Kami diberikan waktu dan ruang, kami bisa buktikan dengan perolehan WTP ini,” ujar Undunsyah dalam penyampaiannya usai penyerahan LHP atas LKPD Nunukan, Malinau dan Tana Tidung di Kantor BPK Perwakilan Kaltara di Jalan Pulau Irian, Kampung Satu Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, kemarin (20/5).
Sementara Malinau meraih WTP lima kali berturut-turut. Kepada awak media, Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si, mengucapkan terima kasih atas opini WTP yang terus menjadi motivasi bagi Malinau meningkatkan kualitas kerja.
“Sehingga apa yang diharapkan pemerintah, betul-betul terealisasi di masyarakat. Walaupun ini yang kelima kali untuk kami, tapi masih banyak kekurangan. Kalau dilihat dari temuan, walaupun kecil, tapi itu tetap sebuah kelemahan, kami tetap mengharapkan pembinaan, dorongan dan motivasi dari BPK Kaltara,” bebernya.
Perolehan WTP tersebut berdasarkan kerja sama yang baik antar-OPD. Sehingga pihaknya mengucapkan terima kasih juga kepada ketua DPRD Malinau yang telah bekerja maksimal sehingga opini WTP masih diraih Malinau.
Menurut Yansen, sebuah pengelolaan keuangan daerah pada umumnya akan menuju ke arah masa depan. Untuk itu, indikator seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, IPM dan sebagainya wajib diperhatikan dalam setiap kinerja daerah.
“Jadi lima kali yang diperoleh Malinau ini berarti ada sebuah harapan kami, bahwa pemerintah daerah benar-benar bisa merujuk kepada tujuan, yakni kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Yansen mengakui, marih opini WTP tidaklah semudah yang dibayangkan. Ada banyak indikator yang harus dipahami, mulai dari keterbukaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang benar.
“Sehingga dengan demikian, tidak bisa semuanya menyederhanakan opini ini. Dalam perjalanan 5 tahun ini, dari tahun ke tahun mengalami perubahan, di mana hal-hal yang tidak diketahui, menjadi diketahui oleh pegawai. Nah, WTP itu menuju ke situ, yang kerja itu kan pegawai, bukan bupati. Nah, pegawai ini sudah mulai paham bagaimana mengelola keuangan,” jelasnya.
Melalui hal tersebut, Yansen menginginkan adanya perubahan dan pergeseran sosial di masyarakat. Dengan adanya WTP sebanyak 5 kali yang diraih Malinau, pihaknya menginginkan agar masyarakat lebih bekerja keras, sebab APBD merupakan pilar daerah. “Jadi dengan adanya keterbukaan oleh pemerintah daerah, harus disambut dengan keterbukaan masyarakat juga. Jangan menonton APBD, tapi harus merespon,” tuturnya.
Kepada pemerintah pusat, Yansen menginginkan adanya dukungan. Agar perolehan opini dapat menjadi sebuah motivasi.
Disinggung terkait insentif yang akan diperoleh Malinau karena berhasil mendapatkan 5 kali WTP, Yansen mengatakan adanya 4 indikator, yakni setop kemiskinan, tingkatkan gini rasio, tingkatkan lapangan kerja dan indeks pembangunan manusia (IPM). “Sehingga kemakmuran rakyat sebagai tujuan dari anggaran negara itu bisa tercapai. Saya pikir nanti di Malinau berapapun dikasih, tidak akan cukup karena wilayah terluas di Kaltara, spesifikasi persoalan juga luar biasa sehingga berapa pun dana akan berguna untuk kami walaupun tidak cukup,” pungkasnya.
