Sedangkan dari pemprov, sejauh ini sudah memperjuangkan untuk memperbaiki seluruh infrastruktur jalan di wilayah Kaltara, termasuk jalan poros dari Tanjung Palas ke Salimbatu. Bahkan, DPUPR-Perkim Kaltara sudah menghitung kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan tersebut.
“Untuk perbaikannya, mungkin butuh sekitar Rp 5 miliar hingga Rp 7,5 miliar. Itu untuk melakukan perbaikan keseluruhannya,” kata Suheriyatna.
Hanya saja, yang menjadi persoalan saat ini anggaran di pemprov juga masih terbatas. Dijelaskannya, bukan berarti perbaikan jalan itu tidak jadi prioritas. Tapi, dulunya ruas jalan itu merupakan aset kabupaten, lalu beralih ke provinsi, dan terakhir dikembalikan lagi ke kabupaten.
Ada beberapa alasan itu dilakukan, selain provinsi tidak memiliki cukup dana untuk mengurusi semua jalan yang ada di provinsi termuda Indonesia ini, juga karena terbentur aturan. “Jikapun anggaran itu ada, kita yang akan kerjakan di sana, lalu nanti kita hibahkan sebagai aset,” tegasnya.
Pastinya, pihaknya juga sangat menginginkan bisa ada anggaran untuk menangani perbaikan infrastruktur, khususnya ruas jalan yang rusak-rusak parah seperti jalan ke Salimbatu ini. “Tapi, persoalannya anggaran kita juga terbatas. Dan kebijakannya juga ada di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Bukan di PU. Kalau PU hanya eksekutor, kalau dianggarkan akan dijalankan,” bebernya.
Melihat ketersediaan anggaran yang masih sangat terbatas, ia menawarkan solusi menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang kemudian hasil kerjanya baru dirawat oleh pemerintah. Sebab, apapun yang ingin dilakukan tidak akan bisa terlaksana jika tidak ada anggarannya.
Suheriyatna juga mengatakan, penyelesaian pembangunan jalan penghubung antar kabupaten, jalan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) dan perbatasan. Artinya, meski sudah diserahkan tidak serta merta langsung dikerjakan. Karena, pihaknya terlebih dulu harus melihat skala prioritas. “Kalau tidak prioritas, maka sudah seharusnya DPUPR Bulungan yang bertanggung jawab,” katanya.
Menyoal banyaknya ruas jalan yang sudah dalam kondisi rusak, menurut Suheriyatna hal itu disebabkan beberapa hal. Salah satunya keberadan truk perusahan yang mengangkut muatan berlebihan. “Jadi meskipun kita lakukan perbaikan kalau yang melintas truk bermuatan puluhan ton tentunya jalan tidak akan bisa bertahan lama,” ujarnya.
Oleh karenanya diharapkan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk tegas menyikapi hal itu, kalau tidak ada ketegasan maka ruas jalan yang ada di provinsi ke-34 tidak akan bisa mulus. “Jadi saya harapkan dari pemda harus tegas soal jalan ini,” jelasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Bulungan, Syarwani mengungkapkan bahwa pihaknya sependapat dan menilai positif mengenai aspirasi masyarakat Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
Diakuinya juga bahwa sebelumnya pihaknya sebagai wakil rakyat sudah melakukan koordinasi dengan PUPR Bulungan. Tak lain, koordinasi itu membahas tentang jalan poros yang kondisinya memprihatinkan dan ekstrem.
“Kami berharap dari koordinasi itu membuahkan hasil yang dapat segera direalisasikan. Ini sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa tahun ini atau dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan,” ungkapnya.
“Apalagi, jalan poros itu tak hanya digunakan oleh masyarakat Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Melainkan, jalan itu menjadi jalur alternatif terdekat warga di Desa Sp 3, 6 dan 7,” sambungnya.
Dikatakannya juga, pihaknya tentu juga dalam benaknya berharap masalah jalan poros itu dapat segera teratasi. Sebab, jangan sampai menimbulkan korban baru akan dilakukan pergerakan atau reaksi. “Ya, meski terkadang dari informasi yang berkembang di media sosial memang ada kesannya miring. Tapi apapun itu semoga ada langkah konkret,” harapnya.
Disinggung mengenai status jalan yang tarik ulur ? Syarwani dalam hal ini menilai bahwa itu seharusnya tak lagi menjadi pokok permasalahan. Menurutnya, dengan kondisi yang ada ini sekiranya segera direspons cepat dahulu. “Sekalipun belum sempurna. Mengingat kondisi anggaran yang ada. Tapi paling tidak ada respons,” pungkasnya. (*/jai/omg/iwk/eza)
