Pastinya, kapasitas DPRD atau fungsi legislatif itu adalah controling terhadap eksekutif atau pemerintah. Jika berbicara soal ketatanegaraan, sebenarnya Indonesia dominasinya di eksekutif sebagai eksekusi pertamanya, dengan sistem presidensial.
Hanya saja, dengan rezim pemilu yang ada saat ini, mau dicoba dikombinasikan dengan sistem parlementer. Sehingga jadinya presidensial rasa parlementer. Jika berbicara soal presidensial, dari atas hingga ke bawah itu esekutif yang paling dominan dalam memutuskan setiap kebijakan.
“Sistem pengawasan itu sebenarnya tidak diperlukan dalam sistem presidensial. Namun, dalam demokrasi Pancasila yang kita ciptakan sekarang ini, ada istilah demokrasi yakni sistem kontrolnya ada separuhnya di parlemen,” kata Irsyad.
Dalam hal ini, legislatif tentu memiliki fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, dan termasuk juga membuat peraturan. Hanya saja, organ politik secara nasional itu belum berfungsi secara baik seperti yang diharapkan.
“Nah, bicara ke daerah, kalau kita bicara dalam ranah presidensial demokrasi Pancasila, maka kepala daerah adalah pemegang kekuasaan tertinggi di daerah, sebagai eksekutor utama. Sementara legislator melakukan kontrol,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti soal rapat paripurna yang dilakukan DPRD sebelumnya itu bisa dihitung jari. Itupun hanya berbicara masalah anggaran. Tidak banyak berbicara bagaimana pembentukan daerah yang baik, dan seperti apa tata kelola daerah yang baik.
“Seharusnya, DPRD itu dapat memiliki peran yang lebih besar dalam proses pengawasan pembangunan di daerah. Dengan begitu, diharapkan DPRD yang baru dilantik dapat memperbaiki dan menyelesaikan sejumlah PR yang belum diselesaikan itu,” pungkasnya. (*/jai/eza)
