Menurutnya, bicara mengatasi persoalan lingkungan, selalu dimulai dari hulu baru hilir dan harus diselesaikan bersama-sama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Di hulunya bisa dimulai dari penanganan sampah di rumah-rumah warga. Sehingga berawal dari hulu mestinya sudah dilakukan upaya penanganan dengan melakukan pengurangan.
“Yang dulu sampahnya sekilo, mulai pelan-pelan dikurangi. Misalnya, tidak membawa benda-benda yang tidak perlu ke rumah. Atau menimbulkan itu di rumah. Itu sudah bicara hulunya,” tuturnya.
Untuk mendukung upaya menyelesaikan persoalan lingkungan, pihaknya telah membuat peraturan daerah (perda). Regulasi tersebut, menurutnya, sampai saat ini tetap diberlakukan. Hanya saja, harus diiikuti dengan kesadaran masyarakat.
“Perda itu dibuat bukan mau sanksi saja. Tidak. Jadi perda itu mengingatkan, tadi saya bilang, kalau yang bersihin sedikit yang ngotori banyak, enggak imbang,” ujarnya.
Menanggapi belum bisanya Pemerintah Kota Tarakan mendapat Piala Adipura, Wakil Ketua DPRD Tarakan Muddain menilai ada yang kurang tepat dalam manajemen pengelolaan sampah. Menurutnya, Pemerintah Kota Tarakan sebenarnya memiliki visi misi, serta kiat-kiat bagaimana menyelesaikan persoalan rakyat.
“Mungkin salah dari sisi manajemen, salah dari sisi pengaturan, salah dalam sistem pengelolaan sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Wali Kota yang sekarang, itu tidak tercapai,” ujarnya.
Di sisi lain, mantan Wali Kota Tarakan Jusuf Serang Kasim yang dimintai pendapatnya oleh awak media, enggan menanggapi apa yang dicapai pemerintahan saat ini. Ia hanya berharap pemerintahan ke depan bisa mengikuti kesuksesannya.
“Mudah-mudahan pemerintahan yang akan datang bisa dapat lagi,” ujarnya. (mrs/fen)
