Untuk menyiasati persoalan itu, pihaknya sedang mengumpulkan data NIK masing-masing narapidana. Alternatif lain bila sulit mendapatkan data NIK dari warga binaan, pihaknya berharap data dari Polres Tarakan sebagai sumber awal pihaknya mendapatkan data narapidana.
Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan Teguh Dwi Subagyo mengatakan, persoalan tersebut sudah diketahui pihaknya sejak beberapa waktu lalu, dan telah menjadi persoalan nasional.
Persoalan ini pun sudah disampaikan pihaknya pada rapat teknis bersama KPU Pusat, beberapa waktu lalu. Dan, ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang menginstruksikan seluruh daerah menjemput bola melakukan perekaman data warga binaan lapas dan rutan.
“Kami prinsipnya ya menunggu tindak lanjut dari perintah Kemendagri itu,” ujarnya, Jumat (18/1).
Menurut Teguh, gerakan jemput bola yang diinstruksikan Kemendagri merupakan upaya ekstra untuk memastikan data pemilih menjadi lengkap. Namun, untuk melakukan hal itu bukan urusan pihaknya. KPU Tarakan hanya mendukung upaya tersebut.
“Prinsipnya KPU menunggu tindak lanjut dari Dukcapil untuk perekaman data ini. Masalah kesulitan mereka, secara teknis kami enggak mungkin membantu, karena bukan ranah kami. Kalau data itu klir, ada perbaikan, ada penambahan yang lengkap, ya kami sangat bersyukur, kami sangat berharap itu,” ujarnya. (mrs/fen)
