Pemprov Kaltara melalui Dinas, Informasi, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara berkomitmen untuk menyediakan akses jaringan dan internet yang memadai bagi masyarakat di seluruh daerah.
Namun, realitanya masih terdapat beberapa daerah yang belum terakomodasi dengan baik terkait jaringan dan internet. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (DKISP) Kaltara, Deddi Harryady mengatakan bahwa hal tersebut terjadi akibat sejumlah proyek yang direncanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus dibatalkan.
Baca Juga: 10 Ekor Sapi Ditemukan Mati Berdekatan di Sebuku, Kenapa Ya...?
Salah satunya terjadi di Nunukan, di mana proyek telekomunikasi yang awalnya mencakup 144 tower telekomunikasi base transceiver station (BTS) akhirnya dipangkas menjadi sekitar 40 BTS. “Tetapi, kami sudah melakukan kunjungan ke Nunukan dan seluruh wilayah sudah ter-cover oleh BTS,” kata Deddi kepada Radar Kaltara belum lama ini.
Baca Juga: Pusat Gelontorkan Dana Desa Sebesar Rp 28,923 M untuk KTT
Dijelaskan, ada dua solusi yang diambil untuk mengatasi masalah blank spot. Jika akses telekomunikasi tidak tersedia di suatu daerah, maka biasanya dilakukan pemasangan internet menggunakan V-SAT atau melakukan tembak jaringan dari internet. “Sekarang ini pemerintah masih memproses proyek pengakomodasian ini melalu Kominfo dan Bakti,” ungkapnya.
Namun, untuk tahun ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai proyek-proyek tersebut. Deddi menambahkan bahwa daerah blank spot di Kaltara masih terdapat sekitar dua belas daerah dari lima Kabupaten/Kota.
Namun, setelah daerah terkoneksi dengan internet, maka tidak akan dianggap lagi sebagai blank spot area. Oleh karena itu, Diskominfo Kaltara lebih fokus pada pengusulan telekomunikasi karena internet dianggap sudah ter-cover seluruh wilayah Kaltara.
“Tetapi, masih ada permintaan masyarakat untuk dipasangnya BTS di daerah mereka. Contohnya, Tanjung Buka, meski sudah ada telekomunikasi, namun di desa Tias yang merupakan kawasan Tanjung Buka, masyarakat merasa belum ada telekomunikasi,” bebernya.
Ia mengklarifikasi bahwa perhitungan dari pusat menunjukkan bahwa di daerah tersebut sudah ter-cover. Namun, hal itu didasarkan pada kondisi pemerintahan pusat desa, bukan berdasarkan pemukimannya.
“Untuk daerah pusat desa, pemasangan telekomunikasi menjadi tanggung jawab dari Telkomsel sebagai perusahaan yang berorientasi profit. Telkomsel menargetkan minimal 1000 pengguna untuk melakukan pemasangan BTS,” ujarnya.
Apabila target minimal tidak terpenuhi, maka mereka enggan memasang BTS karena adanya biaya maintenance yang tinggi. Hingga tahun 2023, sebanyak 94 BTS telah terpasang di lima kabupaten/kota di Kalimantan Utara.
“Tahun 2024, pemerintah menargetkan 57 proyek untuk Bakti dan 112 proyek untuk BTS,” pungkasnya.(jai/har)
