PROKAL.CO, TENGGARONG - Kepastian sisa pembayaran Beasiswa Kukar Idaman Tahun 2025 masih belum menemui titik terang bagi para penerimanya. Setelah melangsungkan aksi bulan Agustus lalu, mahasiswa menyampaikan kekecewaan terhadap terpangkasnya nominal beasiswa.
Ratusan mahasiswa yang aksi di Kantor Bupati Kukar hari Kamis, 14 Agustus lalu tersebut kemudian mendapatkan kepastian dari Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin. Bahwa terpangkasnya nominal ini diakibatkan tingginya antusias pendaftar, maka sisa pembayaran beasiswa akan dibayar pada APBD Perubahan Tahun 2025.
Sudah satu bulan berlalu, mahasiswa kembali meminta kepastian ke pemerintah. Alih-alih kembali berdemonstrasi, membakar ban. Mereka beraudiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri bersama Rendi Solihin—meminta kepastian kapan terbayarnya sisa beasiswa yang akan menunjang kehidupan mereka menimba ilmu.
Di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Senin (22/9). Para mahasiswa yang diwakili Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Ibnu Ridho sampaikan tuntutan terhadap kepastian pembayaran. Mengingat secara resmi Sekda Kukar telah menyampaikan bahwa sisa pembayaran dengan nominal sekitar Rp16 Miliar telah masuk ke APBD-P 2025.
"Kebutuhan beasiswa ini sudah mendesak bagi kami pak. Di satu sisi kami diberi tahu bahwa sudah anggarannya. Tapi di satu sisi APBD Perubahan belum disahkan, kami meminta kepastian," ucap Ridho, di hadapan kepala daerah mewakili rekan-rekannya.
Dalam tuntutan yang disampaikan pada aksi, massa memberi tenggat waktu ke pemerintah hingga tanggal 30 September. Jika permintaan ini tidak dielokkan, maka mahasiswa akan kembali aksi. Untuk itu ia mendesak agar pengesahan APBD-P 2025 segera disahkan—sehingga mahasiswa bisa menerima beasiswanya.
"Beasiswa ini penting bagi kami pak, karena ini bagian dari mencetak SDM. Dan kami harap Pemkab dan DPRD Kukar dapat menyetujuinya dengan segera," pinta Ridho.
Menjawab keresahan mahasiswa, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri pastikan bahwa pemerintah sudah menganggarkan sekitar Rp16 Miliar di APBD-P 2025. Dana ini dialokasikan untuk membayar sisa bayaran beasiswa yang sebelumnya telah disalurkan ke 4.015 penerima dari SMA/Sederajat, Ponpes hingga S1/D4, S2 dan S3.
"Memang kemarin karena membludaknya antusiasme pendaftar kita harus melakukan penyesuaian, sehingga hanya 30 persen terbayar. Di APBD Perubahan ini kami alokasikan Rp16 miliar untuk sisanya," tegasnya.
Melanjutkan jawaban dari Aulia, Wakil Bupati Rendi Solihin menegaskan bahwa proses pengesahan APBD Perubahan 2025 saat ini tahapnya sedang berlangsung di DPRD. Dan ia memastikan, pengesahan mesti dilakukan sebelum bulan September berakhir.
"Kami pastikan bahwa sebelum September berakhir, APBD-P harus disahkan. Kalau hari ini mereka mengesahkan, kami akan segera bukukan. Dan setelah itu akan kami salurkan langsung sesuai teman-teman penerima kemarin," timpalnya.
Kembali ke Aulia, ia menyebut bahwa pemerintah sangat konsen terhadap dunia pendidikan. Secara pribadi, ia bisa menimba ilmu hingga tingkat S2 karena beasiswa. Oleh karena itu ia sangat paham terhadap keresahan para mahasiswa ini.
Sembari menunggu kepastian dari DPRD Kukar. Aulia menyarankan agar teman-teman mahasiswa juga beraudiensi ke DPRD Kukar. Namun Aulia pastikan, DPRD sama halnya dengan pemerintah memiliki niat baik untuk mempercepat pengesahan APBD-P. Sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat Kukar.
Pun, Aulia membuka ruang luas bagi para mahasiswa untuk beraudiensi kembali. Sebagaimana Pemkab Kukar akan menghadirkan kembali beasiswa di tahun 2026. Meski Kukar menghadapi defisit anggaran, alokasi beasiswa tidak akan berkurang—sejalan dengan komitmen pemerintah mencetak SDM unggul.
"Sekali lagi atas nama Pemkab Kukar kami mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian. Kami berjanji tahun depan hal ini tidak akan terulang lagi. Kita akan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk beasiswa, dan kami sangat terbuka untuk diskusi bersama," tutup Aulia. (moe)
