PROKAL.CO, TENGGARONG – Meski cuaca terasa sejuk, rintik-rintik air turun dari langit perlahan membasahi mereka. Senyum dan semangat ribuan mantan honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tidak luntur di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kukar, Jumat (31/10) pagi tadi. Sebanyak 1.870 orang melepas status honorer—kini dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga paruh waktu.
Sebagai pelantikan tahap kedua, ribuan PPPK ini tergabung dari tenaga guru, kesehatan dan teknis. Secara rincinya berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar. Ada 78 tenaga guru, 67 tenaga kesehatan, dan 1.725 tenaga teknis serta paruh waktu yang tersebar di berbagai perangkat daerah dan kecamatan dilantik pagi tadi.
Pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah dan janji yang dipimpin Bupati Kukar Aulia Rahman Basri. Diikuti dengan pembacaan pakta integritas oleh perwakilan peserta pelantikan. Juga pembacaan kitab suci setiap agama oleh perwakilan peserta, sebagai implementasi dari Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kukar nomor 4 Tahun 2021.
Aulia Rahman Basri mengatakan, pelantikan ini adalah komitmen Pemkab Kukar menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas di seluruh penjuru wilayah—dari daerah perkotaan hingga pelosok desa. Pun ia menegaskan tidak ada PPPK yang boleh berpindah formasi apalagi tempat pengabdian, mengingat tujuan pelantikan ini adalah mengisi keperluan tenaga.
“Jika setiap pegawai meminta pindah ke daerah lain seperti Tenggarong, maka pemerataan tenaga dan pelayanan publik tidak akan tercapai. Karena itu, kami mengingatkan agar semua PPPK bertanggung jawab di lokasi tempat mereka ditugaskan sesuai formasi awal pendaftaran,” tegas Aulia.
Aulia menyebut bahwa PPPK merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat—bahkan wajah pelayanan publik. Ia berharap seluruh PPPK mampu memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan profesional, sehingga masyarakat dapat menilai positif kinerja pemerintahan daerah.
Guru harus mengajar dengan baik, tenaga kesehatan harus melayani dengan sepenuh hati, dan tenaga administrasi harus bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab. Apabila seluruh elemen bekerja dengan kinerja terbaik, maka pembangunan di Kutai Kartanegara akan berjalan dengan baik dan lancar.
Pun berkaitan dengan insentif, Aulia terus tekankan upaya pemerintah menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Namun, ia berterus terang bahwa saat ini Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sedang mengalami penurunan. Oleh karena itu, prioritas utama saat ini adalah memastikan bahwa seluruh PPPK menerima hak-haknya terlebih dahulu sebagai pegawai resmi yang sudah memiliki NIP layaknya pegawai negeri sipil (PNS).
“Jika keuangan daerah membaik di masa mendatang, saya sudah sampaikan dan meminta dukungan dari Ketua DPRD serta Wakil Bupati agar insentif tambahan dapat diberikan sebagaimana mestinya,” lanjutnya.
Pelantikan PPPK adalah komitmen Pemkab Kukar dalam mengatasi tenaga honorer daerah. Untuk itu, Aulia harap pelantikan ini dapat mewujudkan pemerataan tenaga di seluruh wilayah Kutai Kartanegara. Meski pemerintah menyadari belum semua kebutuhan tenaga di daerah terpenuhi secara ideal, khususnya di wilayah rural atau daerah terpencil. Namun langkah ini sudah mampu mengurangi kesenjangan pelayanan antara daerah-daerah terjauh dengan pusat ibu kota kabupaten.
“Kami akan terus berupaya melengkapi tenaga di sektor pendidikan dan kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin merata dan optimal,” tutup Aulia. (adv/moe)
