JAKARTA – Layanan fast track atau jalur cepat pemeriksaan dokumen keimigrasian untuk jemaah haji terus diperluas. Kali ini, pemerintah berencana memberikan layanan fast track untuk jemaah yang hendak pulang ke Indonesia. Selama ini, layanan itu hanya diterapkan saat keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Tahun ini rencananya diterapkan juga di embarkasi Surabaya dan Solo. Namun hanya untuk jalur keberangkatan ke Tanah Suci.
Rencana perluasan layanan fast track tersebut dibahas dalam pertemuan Dirjen Imigrasi Arab Saudi Sulaiman bin Abdul Aziz dengan Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM Silmy Karim. Pertemuan tersebut digelar di gedung Direktorat Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi di Riyadh (26/2).
”Saya sangat mengapresiasi, berterima kasih, dan mendukung sepenuhnya (kemudahan imigrasi jemaah haji, Red),” kata Silmy. Dia menceritakan, tahun lalu pemerintah Saudi menerapkan layanan pemeriksaan pra kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta melalui program bernama Makkah Route Initiative (MRI).
Program tersebut dijalankan bagi jemaah haji dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Program MRI itu memungkinkan jemaah haji untuk memenuhi semua persyaratan visa Arab Saudi sejak di bandara keberangkatan atau di Indonesia. Layanan itu bisa menghemat waktu berjam-jam. Jemaah yang mendapat layanan itu tak perlu antre lagi di bandara. Mereka bisa langsung masuk bus menuju hotel. Tanpa perlu mengurus keimigrasian lagi. Silmy mengatakan, pemerintah Indonesia berharap layanan fast track bisa diperluas ke seluruh bandara atau embarkasi keberangkatan jemaah haji.
Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia menawarkan kemudahan serupa. Yaitu, proses keimigrasian kepulangan ke Indonesia dilakukan di bandara Saudi. Dengan begitu, ketika tiba di Indonesia, jemaah tidak perlu antre di loket imigrasi. Jemaah tinggal jalan menuju bus untuk pulang ke daerah masing-masing.
Kebijakan itu disebut juga layanan imigrasi resiprokal. Jadi, secara teknis petugas imigrasi Indonesia melakukan pemeriksaan keimigrasian pra kepulangan di bandara Saudi. Yaitu, sebelum para jemaah haji kembali ke Indonesia. ”Secara resmi nanti kami akan bersurat. Hal ini menjadi perhatian kami bagaimana caranya agar para tamu Allah ini bisa kita mudahkan (prosesnya) saat berangkat dan pulang,” jelas Silmy.
Sementara itu, Dirjen Imigrasi Arab Saudi Sulaiman bin Abdul Aziz menyambut baik usulan tersebut. ”Kami berharap bisa menyelesaikan permasalahan WNI lainnya seperti visa, izin tinggal, dan daftar blacklist,” katanya. Mereka juga berkomitmen untuk memudahkan pelayanan bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia. Kerja sama kedua Ditjen Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya perlindungan terhadap WNI, khususnya di Arab Saudi.
Pada Januari lalu, Menag Yaqut Cholil Qoumas juga menyebutkan, rencana pembukaan fast track bagi jemaah embarkasi Solo (SOC) dan Surabaya (SUB) pada musim haji 2024 telah menemui titik terang. Kabar itu disampaikan Yaqut setelah bertemu dengan otoritas Arab Saudi. Yaqut mengatakan, Ditjen Imigrasi Arab Saudi secara prinsip telah menyetujui untuk membuka layanan fast track bagi jemaah embarkasi Solo dan Surabaya. (wan/c19/oni)
