JAKARTA–Pemerintah tidak ingin kelangkaan stok beras terjadi pada bulan-bulan mendatang. Di antara upaya yang dilakukan adalah, mengejar percepatan masa tanam padi pada Maret ini. Di lapangan, upaya percepatan tanam ini dihantui masalah ketersediaan pupuk subsidi. Kekhawatiran terulangnya masalah kelangkaan pupuk bersubsidi itu, menjadi sorotan pakar kebijakan agrobisnis IPB Feryanto.
Dia menuturkan, ketika pemerintah mendorong peningkatan produksi, harus diikuti komitmen banyak pihak. Termasuk komitmen memastikan ketersediaan pupuk. Khususnya pupuk subsidi. ’’Fungsi pengawasan perlu dioptimalkan,’’ katanya, kemarin (12/3). Sehingga, ketersediaan pupuk subsidi bisa diakses oleh masyarakat. Menurut data yang dia dapat, anggaran pupuk subsidi tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
Sehingga, cukup disayangkan jika tahun ini ada kabar kelangkaan pupuk subsidi kembali. Fery khawatir kasus yang selama ini terjadi, bakal muncul kembali tahun ini. Yaitu kelangkaan pupuk subsidi. Seperti diketahui, tahun lalu banyak petani yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Dari pengamatannya, sistem baru pendistribusian pupuk subsidi belum berjalan efektif. Skema baru ini adalah penyaluran pupuk subsidi melalui bantuan langsung ke petani.
’’Di samping itu, informasi bahwa produksi pupuk juga mengalami penurunan akibat keterbatasan bahan baku dari impor,’’ katanya. Fery mengatakan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 26,68 triliun. Dengan dana tersebut, pupuk bersubsidi yang disalurkan adalah urea dan pupuk NPK. Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan beberapa upaya untuk menjaga stok beras.
Dia menuturkan upaya percepatan tanam padi pada Maret ini harus dikawal. Secara khusus dia meminta dinas pertanian setempat, turun ke lapangan untuk mengawal pelaksanaan percepatan tanam tersebut. Kesuksesan percepatan masa tanam Maret ini, sangat penting untuk menjaga stok beras Juni mendatang. ’’Segera turun ke sawah memastikan pertanaman dan lakukan pemompaan,’’ katanya. Dia meminta jangan ada yang menunda-nunda pelaksanaan penanaman padi pada Maret ini.
Dia menjelaskan upaya pemompaan dilakukan di sejumlah daerah lumbung padi. Seperti di Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Banten. Untuk wilayah Jawa, area pemompaan dilaksanakan di area seluas 500 ribu hektare. Kemudian di luar Jawa, kegiatan pemompaan juga dilakukan di area lahan 500 ribuan hektare. Amran mengatakan, jika proses tanam padi di Maret ini berjalan lancar, dia optimistis Indonesia akan keluar dari ancaman krisis pangan.
Selain itu, Kementan juga terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk membangun fasilitas irigasi. Jaringan irigasi ini diharapkan bisa dibangun secara maksimal di area food estate. Dia menjelaskan di awal pemerintahan Joko Widodo, sudah dibangun jaringan irigasi untuk lahan seluas 3 hektare. Upaya pembangunan irigasi itu akhirnya berbuah manis. Yaitu adanya swasembada beras pada 2017, 2019, dan 2020 lalu. (wan/jpg/riz/k15)
