KPK melangsungkan sidak (inspeksi mendadak) di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3), Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, dan dua perguruan tinggi negeri (PTN) di Jawa Tengah (Jateng). Komisi antirasuah itu melakukan ’’audit’’ lantaran ada dugaan permainan dalam penerimaan mahasiswa baru (PMB) 2024.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, kegiatan sidak kemarin dilakukan atas laporan yang masuk KPK. Terutama terkait adanya pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. ’’Serta banyaknya pemberitaan terkait manipulasi penerimaan mahasiswa baru yang cukup memprihatinkan,’’ terangnya di Jakarta kemarin (30/7/2024). KPK juga memantau lewat media sosial mengenai keluhan adanya tindakan potensi penyelewengan penerimaan mahasiswa baru itu. Sidak dilakukan kemarin dengan alasan seluruh proses penerimaan di PTN telah rampung. Baik jalur prestasi, seleksi bersama, maupun jalur mandiri.
Dalam sidak itu, KPK mengambil data penerimaan mahasiswa baru 2024. BP3 dipilih karena data penerimaan secara nasional, khususnya seleksi bersama ada di lokasi tersebut. Sementara dua PTN di wilayah Jateng dipilih lantaran banyaknya laporan masuk di sana. ’’Terutama untuk jalur mandiri,’’ katanya. Ghufron memastikan, KPK tak akan menyentuh bisnis di PTN. Sebab, itu merupakan kewenangan Kemendikbudristek. KPK hanya berfokus pada penerimaan yang berlangsung. Misalnya di jalur mandiri. ’’Apa benar yang lolos atas pertimbangan besar-besaran sumbangan,’’ ujarnya. Kondisi itu juga berlaku pada jalur lain. Seperti afirmasi. Apakah penerimaan sudah didasarkan poin-poin yang diatur atau sebaliknya. Tanpa adanya pertimbangan poin, mahasiswa yang bersangkutan diloloskan dalam seleksi. Yang diterima dan nilai mahasiswa akan dikomparasikan. Ghufron mengatakan, KPK dan Mendikbudristek dalam sidak kemarin telah sepakat bahwa kegiatan tersebut merupakan momentum perbaikan dalam sektor pendidikan. Untuk itu, kolaborasi penting dilakukan.
Sebelumnya, pada 2022 KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap petinggi di Universitas Lampung (Unila). Kasus tersebut terjadi lantaran ada dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh sang rektor. Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek Abdul Haris menegaskan, pihaknya akan mendukung penuh proses penelusuran KPK terkait dugaan kecurangan dalam PMB.
Dia pun meminta pada panitia di dua PTN di Jawa Tengah maupun panitia di Jakarta untuk bisa memberikan akses informasi dan data-data yang diperlukan oleh KPK untuk penyidikan lebih lanjut. ”Kami terus melakukan kerja sama dengan KPK untuk memantau dan memonitor dari seleksi PMB,” ungkapnya. Dia mengakui ada banyak jalur PMB. Mulai dari seleksi prestasi, seleksi jalur tes, hingga mandiri. Dia menduga, ada beberapa kanal yang dijadikan acuan dalam monitoring oleh KPK. Khususnya di jalur seleksi mandiri.
Kuota seleksi mandiri ini, kata dia, sejatinya maksimal hanya 30 persen. Porsi pun dinilai sudah kecil. Selain itu, mandiri ini merupakan kewenangan universitas. Namun, dia tak menampik bahwa tetap harus mendapat perhatian. Haris menegaskan, selama ini, pihaknya selalu menyampaikan imbauan yang sama pada para pimpinan perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek terkait PMB ini. PTN diminta untuk senantiasa menjaga akuntabilitas, transparansi, adil, serta bebas kepentingan dalam proses PMB. Pihaknya pun selalu mengingatkan bahwa perguruan tinggi merupakan layanan publik. Sehingga, publik selalu menyoroti. ”Nah, tadi katanya ada aduan masyarakat (sehingga ditindaklanjuti KPK, Red). Tentu kami meminta perguruan tinggi yang dijadikan sampel, data ini akan dikaji dan dianalisis untuk kemudian di-follow up,” tuturnya. Dia pun menegaskan kembali, bila ditemukan penyimpangan dan masuk ranah hukum KPK, pihaknya akan mendukung penuh keputusan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Haris turut membantah isu soal penghentian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) lantaran adanya pemeriksaan keuangan oleh pihak BPK. Dia menegaskan bahwa program masih terus berjalan.
’’Nggak, nggak ada hubungannya. Kan kita tahu lah pemerintah sekarang sedang konsolidasi dengan pemerintah yang akan datang,” ungkapnya. Dia menegaskan bahwa Kemendikbudristek berkomitmen terus memberikan hak belajar kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang relevan sebagai bekal di dunia pascakampus. Yang mana, hal itu dapat diberikan melalui MBKM.
”MBKM menjadi kebijakan pertama dalam sejarah, di mana fleksibilitas dan pengalaman itu terbuka luas dan dibiayai pemerintah,” ujarnya. Meski begitu, ada penyesuaian dalam program MBKM ini. Menurutnya, penyesuaian linimasa dilakukan karena proses pembukaan automatic adjustment terhadap anggaran belanja wajib bidang pendidikan. Tercatat, sejak 2021 sampai pertengahan 2024, ada 404.155 mahasiswa yang menerima manfaat dari program MBKM. Kemudian, terdapat hampir 30.253 praktisi telah berpartisipasi menjadi bagian dari MBKM, di luar program-program MBKM Mandiri yang dikelola masing-masing perguruan tinggi.
Selain itu, jumlah mahasiswa yang menerima bantuan pun meningkat tajam dari 2.390 di 2020 menjadi 324.871 mahasiswa di 2023. ”Akses ke kegiatan belajar di luar kampus juga sudah sangat merata. Sebanyak 1.695 perguruan tinggi telah membolehkan dan mengirim mahasiswanya belajar di luar kampus melalui program flagship Kampus Merdeka,” ungkapnya. Selain itu, lanjut dia, melalui MBKM, jumlah kesempatan magang di perusahaan-perusahaan terbaik Indonesia juga kian meningkat. Google Bangkit misalnya. Hingga kini, perusahaan raksasa tersebut sudah menerima lebih dari 12.134 mahasiswa. Lalu, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menerima lebih dari 1.131 mahasiswa dan BRI menerima lebih dari 686 mahasiswa. (elo/mia/c17/ttg)
