Prokal.co, Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, mengundang 49 tokoh sebagai calon menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10).
Namun, menariknya, Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, tidak turut serta dalam proses seleksi tersebut.
Spekulasi bermunculan, termasuk dugaan bahwa kasus Fufufafa yang diduga terkait dengan akun Kaskus milik Gibran menjadi penyebab absennya Gibran.
Proses seleksi calon menteri berlangsung sejak sore hari hingga pukul 21.30 WIB. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa Gibran tidak terlibat dalam tahap seleksi ini.
Namun, Dasco memastikan bahwa Gibran akan diundang dalam acara pembekalan singkat bagi para calon menteri yang dijadwalkan berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Pembekalan singkat calon menteri akan diadakan di Hambalang, dan Wakil Presiden terpilih akan hadir di sana," ungkap Dasco saat ditemui di Kertanegara, Senin (14/10).
Meskipun begitu, Dasco belum mengungkapkan waktu pasti kapan pembekalan ini akan dilakukan.
Sementara itu, ketika Prabowo tengah menyeleksi para calon menteri, Gibran menerima undangan dari Pimpinan MPR RI di Rumah Heritage, Menteng, Jakarta Pusat.
Gibran diundang untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2024.
Gibran pun menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Prabowo dalam menentukan susunan kabinet.
Ia menegaskan bahwa sepenuhnya menghormati pilihan Presiden terpilih terkait nama-nama menteri yang akan bertugas selama lima tahun ke depan.
"Untuk susunan menteri, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden terpilih. Kita semua harus menghormati pilihan beliau," ujar Gibran usai menerima undangan MPR.
Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga menyebutkan bahwa ia telah mendapat sedikit informasi terkait nama-nama calon menteri.
Namun, Gibran enggan mengungkap lebih lanjut sebelum pengumuman resmi pada 20 Oktober 2024.
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Sumber: Jawapos
