TANJUNG REDEB – Peran pemerintah kampung cukup berarti dalam usaha menekan prevalensi angka stunting (stunting) di Indonesia, khususnya di Berau. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau, Rabiatul Islamiah.
“Kader-kader posyandu di kampung, misalnya pengecekan ada balita tidak hadir, harapannya bisa jemput bola sehingga bisa lebih efektif,” ujarnya dalam Rembuk Stunting, Rabu (20/3).
Dengan demikian, hal tersebut sangat berarti dalam upaya pemerintah dalam menanggulangi stunting di Bumi Batiwakkal. Tentu, dengan kolaborasi lintas sektoral ini harapannya dapat menjadikan Berau bebas stunting.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu menerangkan, pada 2023 yang lalu, banyak kampung tidak melaksanakan rembuk tengkes sebagai langkah strategis upaya pengentasan tengkes di Berau.
“Kami targetkan tahun ini seluruh kampung bisa melaksanakan rembuk stunting itu,” terangnya.
Hal ini, harus dilaksanakan dalam kondisi terdapat ataupun tidak terdapat kasus stunting di kampung tersebut. Rembuk stunting sendiri tak hanya berbicara penanganan, namun juga upaya preventif menanggulanginya. “Ada ataupun tidak ada, kampung (harus) melakukannya,” tegasnya.
Dirinya menerangkan, ada 43 kampung yang tak melaksanakan rembuk stunting beralasan bahwa di kampung mereka tidak ada kasus tengkes hingga ketiadaan anggaran pelaksanaan. Hal ini pun menuai respons Tenteram untuk memantau pelaksanaan hal tersebut lebih ketat kembali.
“Hanya 57 (kampung), alasannya karena tidak ada kasus atau tidak ada anggaran pelaksanaannya,” ujarnya.
Hal ini dikatakannya sebagai langkah deteksi untuk mengetahui status tengkes. Meskipun diketahui nihil kasus stunting, Tenteram menegaskan kegiatan tersebut bisa mendata perempuan hamil yang nantinya bisa diambil langkah-langkah teknis pencegahan. “Pencegahan itu kan dari 1000 hari kehamilan,” terangnya.
Kekeliruan kerap terjadi lantaran sebagian masyarakat merasa bahwa mereka sudah memantau tumbuh kembang buah hati dengan kontrol rutin ke dokter, namun menurut Tenteram, tetap harus dilaporkan ke Posyandu setempat agar datanya bisa terjangkau dan terpantau.
“Meski rutin kontrol, terap harus laporan,” jelasnya.(arp/adv/far)
