PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Ketua Fraksi Gabungan PKB include Hanura dan Demokrat Halili Adi Negara menyampaikan sejumlah saran terhadap rancangan APBD 2025 kepada Pemkot Balikpapan. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Khususnya dasar-dasar pertimbangan penyusunan rancangan APBD 2025. Serta program utama dalam pembangunan kota selama tahun depan. Fraksi Gabungan PKB, Hanura, dan Demokrat ini melihat akan terdapat perubahan dinamika pada 2025.
Ini terjadi antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional, termasuk tentang keberlanjutan IKN dan proyek strategis nasional (PSN) lainnya. Sebab itu menjadi kunci keberhasilan implementasi pembangunan nasional di daerah.
“Perlu mitigasi risiko dan sinergi rencana memerlukan analisis untuk mengurangi dampak yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya. Seperti pertambahan penduduk, pembukaan lahan permukiman baru, peningkatan kemacetan dan kejahatan.
Melihat pendapatan daerah berdasarkan perhitungan cermat dan analisis mendalam. Pihaknya meminta Pemkot Balikpapan menyusun strategi yang tepat dan terobosan yang solutif dan agresif untuk mengatasi hambatan.
“Sehingga ketika ada masalah menghalangi pendapatan daerah bisa diselesaikan dengan langkah efektif,” tuturnya. Harapannya potensi pendapatan bisa lebih baik dan berkontribusi terhadap pembangunan.
Fraksi Gabungan PKB, Hanura, dan Demokrat mendukung rencana kebijakan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan dalam penyusunan APBD 20245. Harapannya melalui penerapan kebijakan mampu meningkatkan kemandirian daerah dalam peningkatan PAD sebagai sumber utama pembiayaan dalam struktur APBD.
“Penggalian potensi sumber pendapatan baru harus terus dilakukan dalam rangka memaksimalkan PAD. Terutama di luar pajak dan retribusi daerah,” ungkapnya. Namun langkah strategis memperhatikan kewenangan dan peraturan undang-undang.
Dia turut menyinggung peran badan usaha milik daerah (BUMD) dalam peningkatan PAD. “Fraksi kami menekankan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap setiap kegiatan operasional BUMD,” bebernya.
Terutama dalam menekan biaya produksi dan perawatan. Ini bertujuan meningkatkan keuntungan BUMD dan memperbesar kontribusi BUMD kepada daerah. “Kami mendorong pemda fokus pada optimalisasi pelayanan seluruh BUMD,” imbuhnya.
Sehingga manfaat BUMD bisa dirasakan seluruh warga dan meningkatkan kepuasaan masyarakat umum. Sementara terhadap kebijakan belanja daerah pada APBD 2025, kebijakan ini harus diarahkan untuk mencapai RPJMD 2021-2026.
Sesuai visi pembangunan terwujud Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman. “Maka belanja daerah digunakan untuk mencapai visi tersebut,” tuturnya.
Kemudian pengelolaan belanja daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban semua harus memperhatikan beberapa hal penting. “Efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabel, dan tepat sasaran,” tandasnya. (din44)
