ANGGOTA Komisi II, DPRD Paser Lamaludin menyampaikan pendapatnya terkait kasus tengkes (stunting) di Paser yang masih cukup tinggi. Menurut dia, tempat tinggal atau lingkungan yang sehat memengaruhi kasus tengkes pada anak. Semua stakeholder harus pro-aktif turun ke lapangan menangani kasus ini.
Baca Juga: Abai THR, Perusahaan Diberi Sanksi Pembekuan Usaha
Mantan kepala Desa Jone itu menyebut, pendataan di tingkat desa harus lengkap, agar sasaran program bisa tercapai. Diakuinya mayoritas anak tengkes berasal dari desa kawasan pesisir.
"Biasa karena pola hidup dan makanannya yang kurang tepat," kata Lamaludin, Jumat (29/3).
Jika melihat dari capaian pada 2022, tengkes di Paser mencapai 24,9 persen. Angka itu bisa dikatakan sangat jauh dari kata cukup dalam penanganan tengkes. Terutama penanganan tengkes di wilayah pesisir.
Lamaludin berpesan kepada Pemkab Paser agar lebih serius lagi dalam penanganan tengkes. Terutama dalam bidang pengawasan Tim Percepatan Penurunan Stunting kecamatan ataupun desa.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Amir Faisol mengatakan, program penanganan tengkes yang dilaksanakan antara lain menggandeng perusahaan agar bisa menjadi bapak asuh di beberapa kecamatan dan desa. Bapak asuh inilah yang membantu perkembangan gizi anak.
"Selama dua bulan program bapak asuh berupa pemberian makanan, grafik berat badan anak peningkatannya cukup baik," kata Amir. (jib/far/k16)