JAKARTA- Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan Fraksi Gerindra menyetujui penghentian tunjangan-tunjangan anggota dewan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. "Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia memerintahkan agar seluruh anggota fraksi tetap berada di Indonesia serta turun langsung untuk berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.
Baca Juga: Setelah Rumah Sahroni, Eko dan Uya Kuya, Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Juga Dijarah Massa
Ia juga mengingatkan seluruh anggota DPR untuk lebih peka dan berempati agar tidak melukai perasaan serta kepercayaan masyarakat. “Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri," ujarnya.
Wakil Ketua DPP Partai Gerindra tersebut mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Gerindra untuk terus bersama rakyat serta mendengar dan menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat.
Budisatrio menilai bahwa rangkaian tragedi yang terjadi merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat yang harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem dan tata kelola bernegara. “Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi," ujarnya.
Sementara itu anggota Fraksi PDIP DPR RI, Said Abdullah menegaskan perlunya langkah konkret yang menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi rakyat, salah satunya dengan mendukung penghentian tunjangan berlebih yang diterima anggota dewan.
"Yang harus melekat dalam politik di setiap waktu adalah etik, empati, dan simpati. Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak keuangan, itu bukan sekadar soal jumlah, tetapi menyangkut nilai-nilai etik, empati, dan simpati," kata Said Abdullah kepada wartawan, Minggu (31/8).
Menurutnya, ukuran penghentian tunjangan tidak cukup dilihat dari kesepakatan antarfraksi semata. Ia meminta, setiap Anggota DPR RI yang berjumlah 580 orang untuk memikirkan kembali soal penerimaan tunjangan bagi anggota dewan. (*)
