Dari tinjauan teoritis, politik negarawan adalah teori politik yang menekankan pentingnya kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang cerdas dalam pemerintahan.
Politik negarawan menekankan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasari pemikiran jernih dan objektif, bukan pandangan subjektif dan kepentingan pribadi.
Proses membangun karakter, lanjut Irianto, tidak instan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu fokus dan determinasi.
Dia ingat benar ketika dilantik sebagai wakil kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim. Meminta kepala Bappeda saat itu untuk melimpahkan sebagian kewenangan, kemungkinan 18 poin.
Alasannya sederhana, selama ini tugas dan fungsi wakil kepala tidak begitu jelas. Bahkan dalam undang-undang, tugas wakil hanya membantu kepala, ketua atau gubernur.
Nah, ketika menjabat menjadi gubernur Kaltara, hal itu dilakukan. Beberapa kewenangan dilimpahkan ke wakil gubernur saat itu.
Entah mengapa kewenangan tidak bisa dilaksanakan, dan hanya membuat isu politik yang tak karuan karena yang bersangkutan ingin menjadi gubernur berikutnya.
“Hal pertama yang saya lakukan sebagai pj gubernur adalah paling sederhana, memperbaiki semua kamar mandi di lingkungan kantor gubernur. Karena pernah baca sebuah buku, setan dan iblis senang menempati ruang kotor. Jika semakin banyak ruang kotor, godaan untuk berbuat buruk semakin besar. Begitu pula di ruang kantor,” beber pria yang pernah menjadi wakil Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) cabang Samarinda era 80-an.
“Banyak konflik internal di kantor karena kesadaran untuk hidup bersih masih terlalu minim. Saling fitnah, saling sikut dan sebagainya bisa saja hadir karena banyak ruang kotor, utamanya kamar mandi yang kerap dilupakan kebersihannya.
Untuk membangun karakter bersih, ya saya lakukan dari yang sederhana. Perlu kepedulian hingga detail termasuk soal kamar mandi,” ujar pria kelahiran 18 Desember 1958 silam itu. (dra/k16)