Perempuan salah satu sasaran utama sosialisasi pengawasan pilkada. Apalagi kini perempuan kerap dianggap menjadi media untuk transaksi money politics.
BAWASLU Balikpapan memberikan sosialisasi kepada perempuan dengan mengundang sejumlah organisasi. Bertajuk ‘Perempuan Mengawal Pilkada 2024’, acara digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (18/7).
“Stigma masyarakat, perempuan kerap menjadi manusia kelas dua setelah laki-laki. Sementara perempuan punya hak yang sama, khususnya dalam politik,” kata Ketua Bawaslu Balikpapan Wasanti.
Baca Juga: Siapa yang Berani Lawan Petahana di Pilkada Paser?
Harapannya perempuan tidak hanya menjadi objek. Para politikus datang memberi perhatian ketika mereka membutuhkan hak suara perempuan. Namun perempuan harus menjadi subjek.
“Caranya perempuan sadar dulu apa atau siapa yang dipilih sudah sesuai kehendak. Kalau memang itu pilihan yang terbaik,” ujarnya. Dia menuturkan, sosialisasi pengawasan pilkada penting bagi perempuan.
Sebab perempuan mampu mencapai tataran kader yang berada di akar rumput. Mereka bisa menyampaikan sosialisasi lebih lanjut ke warga secara langsung. “Kami tekankan agar tolak money politics. Lalu menjelaskan bagaimana politik hoax,” tuturnya.
Wasanti menambahkan, setiap kali pemilu mulai dari pilpres, pileg, maupun pilkada akan menghadapi tantangan yang sama. Seperti peredaran berita hoax, money politics, hingga mahar politik.
“Kami tekankan kalau pilkada ini menggunakan APBD atau hibah pemerintah, jadi seharusnya digunakan sebagaimana mestinya,” imbuhnya. Bawaslu berharap, kaum perempuan di Kota Minyak ikut mengawal dan mengawasi pilkada.
Misalnya melapor ketika mengetahui money politics dan melakukan kampanye kepada warga bahwa money politics hal yang terlarang. Dalam kesempatan tersebut, Wasanti mengajak kaum perempuan melakukan deklarasi bersama untuk mengawasi pilkada.
“Ini menjadi gaung kalau pilkada di Balikpapan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Perempuan punya peranan dalam menyukseskan pilkada,” sebutnya. Semua menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya penyelenggara pemilu.