Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi anak sekolah di Indonesia, termasuk di Samarinda, mengalami kendala pelaksanaannya.
SAMARINDA–Secara nasional, program itu sudah seharusnya berjalan sejak 6 Januari lalu. Namun, di Samarinda diagendakan pada Senin (13/1) lalu. Sayang, masih ada kendala untuk menuntaskan program prestisius Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Baca Juga: Di Samarinda Tongkang “Seruduk” Rumah Makan, Kerugian Ditaksir Rp 2 Miliar
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut belum mengetahui secara detail kendala yang terjadi. Namun, mereka memastikan delapan sekolah di Samarinda telah disiapkan sebagai awal lokasi program MBG dijalankan.
"Kami sudah siapkan delapan sekolah sebagai percontohan tapi pelaksanaan masih menunggu arahan pusat," ujar Kepala Disdikbud Samarinda Asli Nuryadin, Selasa (14/1).
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis di Kukar Ditunda, Disdikbud: Kami Sudah Koordinasi dengan Pusat
Dari delapan sekolah, tercatat ada 3.005 siswa yang akan menjadi penerima manfaat program tersebut. Delapan sekolah itu ditunjuk langsung BGN. “Informasinya dapur umum akan ditempatkan di wilayah Samarinda Utara untuk memudahkan distribusi makanan ke sekolah-sekolah tersebut," terangnya.
Meski pelaksanaan program MBG tertunda, Disdikbud Samarinda menyatakan siap mendukung penuh program nasional tersebut. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan program itu berjalan lancar. "Prinsipnya kami menunggu. Nanti kalau misalnya untuk pelaksanaan segala macam, apa yang bisa kami support tentu akan didukung," tegasnya.
Kendala administrasi yang menjadi penyebab penundaan pelaksanaan program MBG, lanjut dia, juga masih belum jelas. Namun, hal itu menunjukkan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program-program besar seperti MBG.
“Kami juga masih menunggu kepastian kantor BGN di Kaltim maupun Samarinda. Dengan demikian akan memudahkan koordinasi. Mengingat leading sektor program tersebut adalah BGN,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Muhammad Novan Syahrony Pasie mengungkapkan, tiga dapur telah disiapkan untuk mendukung program tersebut. Dalam satu dapur, mampu melayani kebutuhan 3.005 siswa.
Menurut Novan, DPRD Samarinda telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda. Dari hasil koordinasi, peran pemerintah daerah masih menunggu instruksi pusat. "Apakah pemerintah daerah hanya bertugas menyiapkan sarana atau memiliki tanggung jawab di sektor lain, itu masih belum jelas. Namun, informasi yang kami terima menunjukkan bahwa delapan sekolah sudah siap melaksanakan program itu," tambahnya.
Dia menekankan pentingnya memperhatikan aspek gizi yang sesuai kebutuhan peserta didik, baik tingkat SD maupun SMP. "Selain itu, porsi makanan yang disiapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan. Tentunya porsi untuk siswa SD berbeda dengan SMP. Itu yang kami imbau kepada Disdikbud Samarinda," kata Novan.
Aspek higienis makanan, harga per porsi, serta jumlah kalori yang dibutuhkan setiap jenjang pendidikan juga menjadi perhatian.
Di bagian lain, DPRD Samarinda belum dapat memberikan banyak tanggapan terkait program MBG. Namun, setelah program berjalan selama seminggu, pihaknya akan melakukan evaluasi dan pengawasan lebih mendalam. "Kami akan melakukan pengamatan selama seminggu pertama setelah program berjalan. Hasilnya akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi," tutupnya. (dra)
