Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah mempersiapkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar di seluruh wilayah Benua Etam.
Program ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan gizi generasi muda, dengan alokasi anggaran Rp 17 ribu per porsi makanan untuk siswa. Pada skala nasional, anggaran makanan per porsi ditetapkan sebesar Rp 10 ribu. Namun, perbedaan harga bahan pokok di berbagai daerah membuat nilai porsi di Kaltim lebih tinggi.
Baca Juga: Tumben Ini, Angka Perceraian di Samarinda Turun, Tapi Judi Online Jadi Penyebab Cerai
Meski demikian, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi, menilai bahwa nilai Rp 17 ribu per porsi masih belum ideal. “Menurut saya, Rp 17 ribu itu masih kecil. Kalau bisa di angka Rp 25 ribu. Pemerintah jangan pelit-pelit lah,” ujar Purwadi, Jumat (16/1).
Perhatian pada SDM Generasi Emas
Purwadi menilai bahwa pemerintah harus memberikan perhatian lebih besar terhadap sumber daya manusia (SDM) melalui program seperti MBG. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan perbedaan harga bahan pokok di setiap wilayah Kaltim.
“Belum lagi harga bahan pokok di berbagai daerah berbeda-beda. Pemerintah harus mempertimbangkan ini secara matang,” jelasnya.
Selain itu, ia menyarankan agar anggaran makan pejabat dipangkas dan dialihkan untuk mendukung program MBG.
“Anggaran makan pejabat itu bisa dipangkas. Bayangkan saja, anggaran makan mereka itu berapa. Itu bisa dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis,” tambah Purwadi.
Skema Anggaran Program MBG
Dalam uji coba program MBG di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Balikpapan, Pemprov Kaltim mengalokasikan biaya Rp 17 ribu per porsi, yang terdiri dari nasi dengan lauk ayam goreng, tempe goreng, sayur bening, susu UHT, air mineral, dan pisang. Seluruh siswa dari jenjang SD hingga SMA mendapatkan menu yang sama.
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyatakan bahwa nilai Rp 10 ribu per porsi yang berlaku di tingkat nasional terlalu kecil, sehingga diperlukan penambahan anggaran hingga Rp 17 ribu per porsi.
“Kalau kami mengikuti angka Rp 10 ribu (per porsi) itu kecil. Dan ini kami anggarkan Rp 17 ribu (per porsi). Yang penting, kami ingin kadar gizinya terpenuhi. Jangan sampai anggaran Rp 10 ribu tapi gizinya kurang,” tegas Akmal.Pemprov Kaltim juga masih mempertimbangkan kombinasi skema anggaran yang lebih ideal agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan gizi pelajar di seluruh wilayah Kaltim. (*)
