Kehadiran tugu siluet Pesut Mahakam di Simpang Mall Lembuswana Samarinda terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Tugu yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp1,1 miliar ini menuai reaksi beragam, dari kritik pedas hingga dukungan.
Sebagian masyarakat menilai desain tugu ini kurang representatif dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim, menyatakan pihaknya akan segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memberikan penjelasan mengenai proyek ini.
“Pro dan kontra adalah hal biasa dalam setiap pembangunan. Namun, penting bagi kita untuk melihat hal ini sebagai bagian dari proses menuju kemajuan Samarinda,” ujar Deni.
Politikus Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa desain tugu tidak menampilkan bentuk pesut Mahakam secara utuh, melainkan menggunakan konsep siluet yang dianggap memiliki nilai seni. Deni menambahkan, konsep seperti ini sudah diterapkan di berbagai kota besar, seperti Bali, Jakarta, dan Singapura, di mana ikon tidak selalu harus menyerupai bentuk aslinya.
“Kalau dilihat sekilas, mungkin tidak langsung terasa seperti pesut. Tapi dari sisi seni, ini adalah interpretasi abstrak yang tidak semua orang dapat langsung pahami,” jelasnya.
Selain kritik desain, anggaran proyek ini juga menjadi perhatian. Beberapa pihak mempertanyakan transparansi penggunaan dana dan bahkan mencurigai adanya potensi penyimpangan anggaran.
Deni menegaskan bahwa Komisi III akan memastikan Dinas PUPR memberikan penjelasan rinci terkait perincian anggaran, termasuk apakah dana tersebut digunakan untuk desain, pra-desain, atau material.
“Kami akan meminta data lengkap dari Dinas PUPR untuk memastikan anggaran ini digunakan sebagaimana mestinya. Transparansi adalah hal utama yang kami harapkan,” tegas Deni.
Pembahasan lebih lanjut terkait proyek ini kemungkinan baru akan dilakukan setelah reses anggota DPRD pada awal bulan depan. Diskusi juga akan mencakup perencanaan pembangunan untuk tahun 2026 yang tengah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar).
“Harapan kami, semua pihak dapat bersinergi. Kita perlu mendengarkan masukan masyarakat dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan serta aspirasi warga Samarinda,” tutup Deni. (hun/beb)
