Sekolah terpadu unggulan yang berlokasi di bekas bangunan SMP 16 Loa Bakung akan mulai menerima peserta didik baru untuk tahun ajaran 2025–2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda dijadwalkan membuka pendaftaran pada pertengahan Mei, dengan kuota terbatas masing-masing 75 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, menyebutkan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara ketat, terutama untuk jenjang SMP dan SMA, melalui tes psikologi dan tes keterampilan akademik (TKA). Dari total pendaftar, hanya akan diterima tiga kelas per jenjang, masing-masing berisi maksimal 25 siswa.
Baca Juga: Untuk Pembangunan Insinerator, 70 Rumah di Kampung Baqa Akan Dibongkar
“Yang kami prioritaskan adalah siswa-siswa yang memiliki semangat belajar tinggi dan siap dibentuk menjadi pribadi yang disiplin serta berkarakter kuat,” kata Asli belum lama ini.
Bangunan sekolah telah selesai dibangun dan siap digunakan. Kurikulum yang diterapkan tetap mengacu pada standar nasional, tetapi diperkaya dengan pendekatan bilingual untuk menyiapkan lulusan yang kompetitif, baik di tingkat lokal maupun global.
Bagi siswa yang tidak diterima di sekolah unggulan ini, Disdikbud telah menyiapkan jalur alternatif. Salah satunya melalui SMP 50 yang akan membuka pendaftaran bersamaan dengan jadwal Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) sekolah umum lainnya, yakni pada 10–21 Juni. Disdikbud juga telah menyiapkan enam ruang kelas tambahan untuk menampung siswa yang tidak lolos seleksi.
Terkait pengelolaan jenjang SMA, Asli menjelaskan bahwa pihaknya telah bersurat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar mengambil alih pengelolaan sesuai kewenangan. Namun, karena belum ada kejelasan, Pemerintah Kota akhirnya memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan sementara kepada Yayasan Kasih Mentari, yang berpengalaman mengelola sekolah unggulan.
“Kami ambil jalan tengah agar program ini bisa segera berjalan, tanpa menunggu birokrasi yang lambat. Kami ingin pelayanan pendidikan tetap bisa diakses masyarakat,” jelasnya.
Yayasan tersebut akan mendampingi sekolah selama tahun pertama, termasuk dalam proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan (GTK) non-ASN, dengan kisaran gaji antara Rp 10 juta hingga Rp 12 juta per bulan. Meskipun berstatus swasta, seluruh biaya pendidikan tetap ditanggung oleh APBD Kota Samarinda, sehingga siswa tidak dikenai pungutan.
Selain itu, Pemkot juga bekerja sama dengan PT Global Zerone Digital untuk membangun sistem digitalisasi pendidikan. Sistem ini mencakup absensi siswa, pelaporan nilai, hingga pemantauan belajar secara daring.
“Kami ingin orang tua dapat memantau perkembangan anak-anak mereka dengan mudah, cukup melalui aplikasi,” pungkas Asli. (adv/iz)
