Para orang tua menilai nominal tersebut tidak wajar dan memberatkan, terutama karena adanya janji pendidikan gratis dari pemerintah provinsi.
DPRD Kaltim Angkat Bicara
Menanggapi polemik ini, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai kebijakan pungutan tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki kemampuan finansial untuk menanggung biaya operasional sekolah, baik melalui alokasi Disdikbud Kaltim maupun dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan tambang.
“Hal seperti ini tidak seharusnya dibebankan kepada siswa. Ada program Gratispol yang memang dirancang untuk meringankan beban orang tua,” ujar Agusriansyah.
Agusriansyah berjanji pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk mencari solusi cepat agar polemik ini tidak berlarut dan tidak membebani siswa.
Sayangnya, usai RDP, perwakilan Disdikbud Kaltim, Kabid SMA Jasniansyah, dan Kepala SMAN 10 Samarinda, Ni Made Andyani, kompak menolak memberikan keterangan kepada awak media. Sikap tertutup kedua pihak ini hanya menambah kekecewaan dan keraguan orang tua terhadap transparansi pengelolaan program pendidikan unggulan ini. (*)
