Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali disorot. Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, menyampaikan kekecewaannya terhadap kualitas pembangunan yang dinilai jauh dari standar.
Menurutnya, penggunaan bahan bangunan yang tidak layak dapat membahayakan keselamatan para penghuni gedung. Hal itu, ia sampai berdasarkan hasil Inspeksi lapangan yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Balikpapan pada Rabu (19/3/2025).
“Saya membangun rumah sendiri saja tidak akan berani menggunakan bahan seperti ini, apalagi untuk gedung pemerintahan dengan anggaran sebesar ini,” ujarnya kepada awak media, (20/3/2025).
Baca Juga: Bupati Kukar Himbau Masyarakat Segera Berzakat, Sehingga Manfaatnya Segera Disalurkan ke Penerima
Halili menyoroti plafon di ruang paripurna yang disebutnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Ia mendesak pihak kontraktor untuk segera membongkar dan mengganti plafon tersebut dengan material berkualitas sesuai standar.
Selain itu, ia menilai ukuran ruang kerja anggota DPRD terlalu kecil. “Kalau yang sekarang ini ukurannya seperti kandang ayam,” kritik Halili. Sejumlah masalah lain yang ditemukan meliputi retaknya dinding dan tiang penyangga di ruang musholla serta pintu yang sulit dibuka. “Daun pintunya harus diangkat dulu baru bisa dibuka. Seharusnya ini tidak terjadi di bangunan baru,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa tembok gedung yang seharusnya menggunakan beton justru hanya dilapisi GRC, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kekuatan struktur bangunan.
Halili mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut. Menurutnya, pengawasan yang kurang ketat dari pihak PU menjadi penyebab lemahnya kualitas pembangunan.
“PU sebagai pemegang kendali pembangunan ini sepertinya tidak pernah turun ke lapangan,” tegasnya. Anggota Komisi III DPRD Balikpapan lainnya, H. Haris, juga menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai pembangunan yang seharusnya menjadi simbol kemajuan dan transparansi justru berubah menjadi sumber masalah.
“Anggaran ratusan miliar, tapi hasilnya seperti ini. Kontraktor tidak bekerja profesional, ini mengecewakan,” ujar Haris.
Ia menambahkan, keamanan gedung, terutama di ruang paripurna yang menjadi pusat kegiatan DPRD, menjadi kekhawatiran tersendiri. Menurutnya, jika pengerjaan proyek ini tidak diselesaikan dengan baik, lebih baik dihentikan daripada membahayakan keselamatan banyak orang. (*)
