Semakin mendekati masa pendaftaran Pilkada Serentak 2024, masyarakat ditunjukkan sejumlah kasus yang menyeret sejumlah nama petinggi PDIP. Hal ini disebut-sebut upaya untuk menekan partai berlambang banteng tersebut leluasa dalam mengambil peran di pilkada. Termasuk di Kaltim.
“PDIP sedang diterjang badai. Dengan terseretnya Hasto (Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto) ada potensi berikutnya Bu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri). Ada indikasi penggunaan kekuasaan oleh penguasa saat ini (Presiden Joko Widodo) untuk memengaruhi pilkada,” ujar pengamat politik Unmul, Sonny Sudiar.
Baca Juga: Pilkada Kaltim 2024, Harapan Masyarakat ke PDIP dan Demokrat untuk Menjaga Demokrasi
Kaltim pun masuk radar. Karena besarnya kepentingan penguasa saat ini di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sehingga harus dipastikan pemimpin Kaltim punya komitmen yang kuat terhadap IKN. Dan itu saat ini lebih condong ada di tangan Isran Noor.
“Praduga kekuatan Isran Noor dengan segudang pengalaman dan elektabilitas yang tinggi pun tidak mampu menjadikan Isran mampu didukung banyak partai. Jadi sebagai final untuk memainkan peran di pilgub, Isran harus menghadap Jokowi,” ujarnya.
Untuk PDIP sendiri, kata dia, sebaiknya memang harus bersikap mendukung Isran-Hadi. Karena dengan kekuatan elektoral keduanya, potensi untuk bisa bersaing kuat dengan koalisi gemuk Rudy-Seno tetap ada. Terpenting, Isran-Hadi bisa masuk dalam kontestasi.
“Saya melihat dengan partai tersisa yang belum menyatakan dukungan kepada Rudy-Seno, maka peluang Isran-Hadi untuk maju di Pilgub Kaltim 2024 ada di 50:50. Kesempatan untuk terjadinya perubahan koalisi yang ada saat ini sangat minim. Sehingga memang PDIP memegang kunci untuk bisa mengusung Isran-Hadi,” kata Sonny.
Diketahui, PDIP saat ini berada di bawah tekanan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini aktif mengusut kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan kader PDIP. Sejak awal tahun ini, KPK mulai aktif kembali mengusut kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku.
Tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi seperti pengacara Simeon Petrus; mahasiswa Melita De Grave dan Hugo Ganda; Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto; dan Kusnadi selaku staf Hasto pada Mei dan Juni 2024.
KPK juga sudah menggeledah rumah advokat PDIP Donny Tri Istiqomah di Jagakarsa, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Seiring waktu berjalan, KPK menemukan dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice saat menangani kasus tersebut.
Kemudian, KPK baru-baru ini juga membuka penyidikan kasus dugaan korupsi yang diduga menyeret kader PDIP sekaligus Wali Kota Semarang yaitu Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita dan suaminya Alwin Basri. Sejumlah tempat di Semarang sudah digeledah.
Tak hanya itu, dalam penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Hasto dan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo juga berstatus sebagai saksi. Aryo sudah diperiksa, sementara Hasto meminta jadwal ulang pemeriksaan. (*)
