"Kalimantan Timur tetap memiliki potensi ekonomi yang besar," ujarnya.
Purwadi menyarankan Pemerintah Kaltim agar melakukan tata kelola APBD yang berbeda dan berani.
“Dengan APBD kita yang mencapai Rp25 triliun, jika tata kelolanya baik, pasti kita bisa sejahtera," tegasnya.
Dirinya mencontohkan alokasi APBD seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi dan pariwisata.
Menurut Purwadi, pola alokasi APBD mesti mengutamakan kepentingan masyarakat, seperti pendidikan 20 persen, pertanian 10 persen, ekonomi kreatif dan wisata 10 persen.
Sisanya untuk infrastruktur, kesehatan, pemberdayaan sosial, hingga belanja operasional pemerintah. “Saat ini, penggunaan APBD tidak terpola dengan baik," katanya.
Purwadi menyoroti APBD agar tidak banyak digunakan untuk alokasi belanja operasional pemerintahan, dan mesti diperbesar pada porsi kepentingan publik, sehingga hal tersebut menggambarkan sistem tata kelola pemerintah yang sehat.
Ia mengatakan Kalimantan Timur akan terus berkembang jika tata kelola pemerintahannya baik. (adv/mrf/nha)
