PROKAL.CO – Perkembangan signifikan terjadi dalam upaya perdamaian di Jalur Gaza. Pejabat senior Hamas, Mousa Abu Marzouk, menyatakan pada Jumat (3/10) bahwa pihaknya menyetujui secara prinsip rencana gencatan senjata di Jalur Gaza yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Abu Marzouk menegaskan bahwa Hamas mendukung garis besar rencana tersebut, meskipun pelaksanaannya masih membutuhkan pembahasan dan negosiasi lebih lanjut.
Janji Perlucutan Senjata di Masa Depan
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Abu Marzouk secara mengejutkan menyampaikan bahwa Hamas siap menyerahkan senjata kepada negara Palestina di masa depan. Ia menekankan bahwa masa depan rakyat Palestina adalah urusan nasional, bukan keputusan sepihak yang hanya diputuskan oleh Hamas.
Kesediaan Hamas ini menjadi inti dalam proposal Trump, yang secara fundamental menuntut perlucutan senjata kelompok perlawanan di Gaza.
Rencana Trump: Gaza Zona Bebas Senjata
Gedung Putih merilis rencana rinci ini pada 29 September, mencakup tiga poin utama: gencatan senjata segera di Gaza, rekonstruksi besar-besaran wilayah tersebut, dan reorganisasi politik serta keamanan.
Inti dari rencana AS tersebut adalah menjadikan Gaza zona bebas senjata di bawah pemerintahan transisi. Pemerintahan sementara ini direncanakan akan dijalankan oleh teknokrat di bawah pengawasan langsung badan internasional yang dibentuk atas inisiatif Trump.
Dokumen tersebut menetapkan:
Pertukaran Tahanan: Pembebasan semua sandera Israel harus dilakukan dalam 72 jam setelah persetujuan, sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina dari penjara Israel.
Penghentian Permusuhan: Penghentian permusuhan dan perlucutan senjata kelompok perlawanan adalah syarat mutlak.
Meskipun mendapat persetujuan dari Hamas, rencana ini menuai kritik karena dianggap timpang atau tidak seimbang. Kewajiban yang dibebankan kepada Hamas bersifat jelas dan ketat, termasuk perlucutan senjata.
Di sisi lain, Israel tidak terikat secara formal. Dokumen tersebut tidak menetapkan tenggat waktu khusus terkait penarikan pasukan Israel dari Gaza maupun pengiriman bantuan kemanusiaan, yang dikhawatirkan melemahkan posisi Palestina dalam negosiasi. (*)