BALIKPAPAN – Kualitas jalan di Kaltim terus ditingkatkan. Sejalan dengan itu, pembangunan jalan di Kaltara hingga tembus ke perbatasan Malaysia juga terus dikebut. Tahun ini, Balai Pengelola Jalan Nasional (BPJN) XII Kaltim-Kaltara mendapat kucuran Rp 2,7 triliun untuk dua provinsi ini. Selain pemeliharaan jalan nasional secara umum, ada tiga proyek strategis yang ditarget harus rampung.
Kepala BPJN XII Refly Ruddy Tangkere menjelaskan, tahun ini dia ditarget meningkatkan kemantapan jalan nasional di Kaltim menjadi 88 persen dari sebelumnya 76 persen. Lalu di Kaltara target kemantapan minimal 93 persen.
Kemantapan ini diukur berdasarkan empat kategori. Yakni, jalan kategori baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Tugas BPJN meningkatkan kondisi jalan tersebut. Dari yang sedang ke baik, rusak ringan ke sedang atau baik, dan rusak berat ke sedang atau baik. Kemudian dihitung berdasarkan persentase. “Yang disebut mantap itu jalan yang baik. Target akhir tahun ini, minimal kemantapan jalan di Kaltim 88 persen,” jelasnya.
Sementara itu, di Kaltara memang targetnya lebih tinggi karena relatif lebih banyak jalan yang usianya lebih muda (jalan baru). Dari sisi panjang jalannya juga lebih pendek daripada di Kaltim. Panjang jalan nasional di Kaltara 585 kilometer. Sedangkan panjang jalan nasional di Kaltim 1.710 kilometer.
“Di Kaltim juga relatif masih banyak titik-titik yang rusak. Kaltara sebagian besar sudah (baik), kecuali yang sekarang sedang dikerjakan secara multiyears, dari Berau-Muara Wahau-Simpang Perdau-batas Bulungan (Kaltara) sampai Tanjung Selor,” jelasnya.
Refly melanjutkan, ada tiga proyek strategis yang ditugaskan kepada BPJN XII. Yakni, infrastruktur di perbatasan, penyelesaian seksi V Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan penyelesaian pembangunan Jembatan Pulau Balang. “Tiga proyek penugasan ini memang sedikit berdampak pada jalan nasional yang harus kita manajemeni dengan baik agar tetap fungsional. Karena memang beban kita cukup besar di jalan-jalan nasional,” jelasnya.
Jalan perbatasan di Kaltara, target selesai akhir 2019 pembangunan jalan dari Malinau-Long Bawan-Long Midang sampai batas Malaysia sepanjang 206 kilometer. “Harus tembus dan fungsional,” jelasnya. Lebar jalan 7 meter ditambah bahu jalan 4 meter total 11 meter. Berupa dua lajur jalan dengan dua arah. “Standar jalan nasional. Itu yang penting fungsional dulu, karena lalu lintasnya (LHR/lalu lintas harian rata-rata) juga masih rendah,” sambungnya.
Tahun ini juga, bekerja sama dengan TNI akan membuat jalan tembus dari Malinau-Long Kemuat-Long Pujungan-Datadian-Long Nawang-Metulang-Long Boh dengan panjang lebih dari 500 kilometer. Khusus jalan ini baru ditembuskan, belum bisa fungsional tahun ini. Perencanaan tahun selanjutnya akan dibuat jalan tembus dari Mesalong-Tou Lumbis-Long Bawan.
Sementara itu, di Kaltim, dua proyek strategis yakni Jembatan Pulau Balang dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda ditarget rampung tahun ini. Jembatan Pulau Balang dijadwal selesai akhir 2019. Ada kendala pada akses menuju jalan ke Pulau Balang dari arah Balikpapan dan arah Penajam.
Solusinya, akan dilakukan memorandum of understanding (MoU) dengan pemerintah daerah dan pusat. Baik di tingkat kementerian, gubernur, dan bupati maupun wali kota terkait pembagian tugas penyelesaian masalah menuju jalan akses (jalan pendekat) tersebut. “Karena Jembatan Pulau Balang itu masih nonstatus. Jadi perlu pembagian kewenangan. Ini yang akan dibahas pekan ini di Jakarta,” imbuhnya.
Jembatan yang menghubungkan Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) tersebut dikerjakan dengan sistem kontrak tahun jamak 2014–2019. Tahun ini juga sudah dialokasikan Rp 400 miliar lebih untuk pelunasan proyek senilai Rp 1,3 triliun tersebut.
Sementara itu, rencana fungsional Jalan Tol Balikpapan-Samarinda awal triwulan kedua tahun ini terancam tertunda. Penyebabnya, Pemprov Kaltim yang enggan mengucurkan anggaran untuk seksi I. Seksi yang menghubungkan Kilometer 13 Balikpapan-Samboja tersebut masih perlu penyelesaian sepanjang 2,1 kilometer.
Untuk diketahui, seksi yang dikerjakan oleh Pemprov Kaltim tersebut sepanjang 21,9 kilometer dan terbagi dalam lima segmen. Refly mengatakan, persoalan anggaran pasti akan dicarikan solusinya bersama pemerintah pusat.
“Kalau pemprov tak menganggarkan lagi, kita akan meminta ke BUJT (Badan Usaha Jalan Tol). Tentu akan ada kajian. Kecuali kalau dalam hitungan BUJT dari sisi ekonomi tidak layak misalnya, mungkin bisa diambil alih pemerintah pusat. Sekarang sedang dalam tahap evaluasi oleh BUJT,” ujarnya. Hal ini dilakukan agar paling lambat tahun depan keseluruhan jalan tol sudah bisa fungsional.
Sesuai target, memang April 2019 seharusnya jalan tol sudah bisa fungsional. BPJN XII yang mendapat penugasan mengerjakan Seksi V menjaga agar pekerjaan di lapangan tetap sesuai target. Walaupun kenyataan di lapangan kendala yang muncul bermacam-macam. Ada lahan yang sudah dibebaskan bahkan lewat konsinyasi di pengadilan, masih juga muncul persoalan di lapangan.