SAMARINDA–Pembangunan terowongan yang kembali dilanjutkan dengan catatan Pemkot Samarinda melengkapi dokumen yang dipersyaratkan Pemprov Kaltim diharapkan tuntas sesuai kesepakatan. Yakni, kelar dalam sepekan. Hingga Selasa (23/1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim masih menunggu dokumen yang diperintahkan. Seperti analisis dampak lingkungan (amdal) maupun peta luasan jalur dan lokasi yang bakal dimanfaatkan untuk proyek pembangunan terowongan.
Itu disampaikan Kepala BPKAD Kaltim Fahmi Prima Laksana kepada Kaltim Post. Menurut dia, informasi yang beredar jika Pemkot Samarinda sudah pernah menyerahkan persyaratan administratif terkait permohonan hibah dari provinsi, kurang tepat. Pasalnya, hingga kemarin, Fahmi mengaku belum pernah melihat dokumen amdal maupun surat permohonan itu dari pemkot. Sehingga belum pernah diteliti luasan yang bakal dimanfaatkan untuk bagian dari terowongan tersebut.
Fahmi pun meminta kalau memang dokumen amdal itu sudah ada, maka silakan diperlihatkan. Namun demikian, dia menyatakan jika tidak mungkin berbeda pendapat dengan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. Kendati syarat secara prosedural tidak terpenuhi saat melakukan pembongkaran bagian aset pemprov beberapa waktu lalu. "Jadi apa perintah Pak Pj saya akan laksanakan, sepanjang memang kelengkapannya di urus (oleh Pemkot Samarinda)," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin menyebut, dirinya hanya ditunjuk sebagai koordinator rapat koordinasi proses hibah. Tapi bukan untuk mengurusi masalah hibah. Sehingga nantinya hasil pertemuan dua hari lalu, termasuk ketika tinjauan lapangan akan ada berita acara kesepakatan. "Saat ini sedang disusun bersama Pak Fahmi. Karena proses hibah itu sepenuhnya wewenang Dinas BPKAD Kaltim," paparnya.
Lanjut dia, penunjukan sebagai koordinator rapat koordinasi lantaran lokasi pertemuan dekat dengan kegiatan Pemkot Samarinda di RSJD Atma Husada Mahakam. Bangunan Rumah Sakit Islam (RSI) yang kini dibongkar dikelola oleh yayasan rumah sakit. "Jadi yayasan rumah sakit itu kan sudah ada perjanjian sewa menyewa dengan pemerintah, melalui BPKAD Kaltim. Saya dilibatkan mungkin karena komunikasi dengan yayasan baik. Kemudian," sambungnya. Dia menyebut, permasalahan penyegelan yang dilakukan pemprov telah selesai.
Segel pun telah dilepas usai rapat koordinasi antara pemprov dan pemkot pada Senin (22/1). Pemerintah kota diminta membuat surat langsung kepada Pj Gubernur, kemudian nanti ditindaklanjuti. "Mana lokasi yang diambil, kemudian mana yang harus dibangun kembali karena telah dibongkar. Dan yang memang terdampak itu akan dihibahkan ke pemkot, tidak ada masalah dengan prosesnya sekarang jadi tinggal teknisnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, setelah pertemuan dengan Pj Gubernur, pihaknya akan melakukan revisi berdasarkan perkembangan pekerjaan di lapangan. Pemkot Samarinda pun bakal membuat surat permohonan hibah kepada pemprov. "Tadi sudah kami sampaikan permohonan hibahnya. Tapi masih ada beberapa kelengkapan administratif yang dibutuhkan oleh provinsi. Jadi kami akan penuhi dalam seminggu ini, ya apa yang menjadi arahan provinsi kami akan taati," jelasnya, dua hari lalu. (riz/k8)
ASEP SAIFI
@asepsaifi
