SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor menilai pertambangan batubara di luar Perjanjian Kerjasama Batubara (PKP2B) masih belum jelas kontribusinya bagi masyarakat Kaltim.
Isran melihat PKP2B seperti Kaltim Prima Coal, Berau Coal dan Kideco malah lebih jelas kontribusinya. Itu terlihat dana Corporate Social Responbility (CSR) yang digelontorkan perusahaan tersebut.
"Lihat saja KPC sekarang produksinya 71 juta metrik ton per tahun, dana CSR hanya 5,63 juta dollar. Berau Coal, 18-20 juta metrik ton dana CSR mencapai 16 juta dollar. Belum lagi yang lain lain. Seperti Kideco dan lain lain," kata Isran berpidato pada Silaturahmi dan Dialog Pemuda digelar MPI KNPI Kaltim, Sabtu (12/1/2019).
Malah, setiap PKP2B tersebut berproduksi, maka daerah Kaltim mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) dari tambang tersebut sebesar 13 sampai 16 persen.
Isran mempertanyakan banyaknya tambang batubara Izin Usaha Pertambangan (IUP) tak memberikan kontribusi apa-apa terhadap daerah Kaltim meski setiap harinya ada saja pengiriman batubara melintas di sungai Mahakam.
"Sautu hari, saya perintahkan (orang) lihat satu hari tongkang batubara melewati sungai Mahakam. Lebih kurang 60-70 tongkang satu hari 15 jam. Kalau sampai 24 jam bisa 120 ponton, rata rata 10 ribu metrik ton. Itu belum jelas manfaatnya," kata Isran.
Sementara itu, Anggota Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Kaltim, Yunus Nusi mengatakan para pemuda di KNPI Kaltim yang bersatu siap berjuang bersama Bapak Gubernur.
Yunus mengakui tambang batubara saatnya tak lagi harus menyusahkan masyarakat. Maka itu, ia mendukung perjuangan Gubernur untuk mendorong CSR perusahaan tambang batubara membantu masyarakat.
"Masalah tambang ini, seperti CSR yang kurang dari perusahaan untuk masyarakat dan reklamasi pasca tambang yang tak jalan. Mestinya reklamasi diserahkan ke pemerintah provinsi agar penghijauan lahan bekas tambang bisa jalan," kata Yunus. (mym)