TENGGARONG–Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, inspektorat, camat, dan beberapa kepala desa di wilayah Belayan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar Salehuddin didampingi anggota Komisi I Salehudin. RDP berlangsung di ruang Banmus, 15 Maret lalu. Ketua DPRD Salehuddin mengatakan, RDP kali ini di samping melakukan silaturahmi juga rapat kerja terkait proses pembangunan jalan Kecamatan Kenohan.
Juga, peningkatan jalan di Sebelimbingan, Tuana Tuha, dan jalan poros Kahala yang menggunakan sumber dana APBD dan dana alokasi khusus (DAK). Pagu anggaran peningkatan Jalan Sebelimbingan-Tuana Tuha Rp 24.284.288.746.
Menurut dia, dana telah dianggarkan Rp 12.886.587.000 pada APBD 2019. "Ketersediaan dana yang ada ini, sudah barang tentu harapan kami sebagai pimpinan, anggota dewan, dan masyarakat di wilayah hulu mempunyai harapan besar jalan yang ada bisa secepatnya digunakan dan dinikmati oleh masyarakat," kata Salehuddin.
Kekhawatiran berbagai pihak termasuk masyarakat ini sering mereka lontarkan baik secara langsung maupun lewat media sosial mempertanyakan penyelesaian jalan yang ada. "Untuk menepis kekhawatiran, DPRD sengaja mengundang Dinas PU dalam RDP bersama masyarakat, kepala desa, dan dinas teknis agar jelas regulasinya dan kendalanya seperti apa," ujarnya.
Terkait uji coba soil stabilizer yang menggunakan campuran tanah dilekatkan, ini sudah diuji coba di Kecamatan Kembang Janggut dengan dana Rp 3 miliar, sedangkan untuk jalan poros Sebelimbingan Kecamatan Kota Bangun ini Rp 8 miliar. "Tapi, yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, boleh dikatakan gagal khususnya yang dilakukan di Sebelimbingan," jelasnya.
Kegagalan itu disebabkan, pertama, tidak rata. Kedua, badan kiri kanan jalan tidak sekuat semen biasa karena parit kiri kanan jalan tidak ada. "Daripada membuang percuma anggaran yang cukup besar lebih baik jangan dilanjutkan, lebih baik menggunakan rigit K 300 yang lebih baik dan dengan biaya yang tidak terlalu jauh," tuturnya.
Begitu pula dengan pengerjaan jalan Jembatan Kliran 2 ini sudah rampung tapi sampai saat ini belum bisa dilewati malah ada dipasang portal, hingga masyarakat harus menggunakan jembatan darurat yang dibikin masyarakat yang harus bayar.
“Terus terang saya anggota DPRD saja terasa berat ketika setiap minggu pulang-pergi ke tempat orangtua di Kembang Janggut harus bayar, apa lagi masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan yang ada," keluh Salehudin.
Kepala Desa Genting Tanah Kasman menuturkan terkait penggunaan Jembatan Kliran 2, technical space soil dan rigit di proyek 2019 Sebelimbingan dan Peningkatan Jalan Hambau-Loa Sakoh 2019, sangat didambakan masyarakat pedalaman.
"Kami melihat Jembatan Kliran pengerjaannya sangat lambat dan fondasi menggunakan kayu ulin sangat kecil, jika dilintasi mobil 3 ton saja, saya rasa sudah rusak, bisa ambruk," katanya.
Saat ini yang kita permasalahkan anggaran sudah tersedia, tapi regulasi pengerjaannya sangat lambat dan terlihat tidak bertahan lama. Sebab itu, kita minta wakil rakyat khususnya di dapil VI untuk mencarikan solusi.
"Kasihan selama ini masyarakat kita menangis bahkan banyak korban ketika melintasi jalan sepanjang 23 km ini," ungkap Kasman alias Ciko.
Kepala Desa Tuana Tuha Tommy mengatakan, dari awal sudah ragu dengan pengerjaan soil stabilizer dan sudah prediksi hanya bertahan 6 bulan, karena ini tidak cocok dengan kondisi alam yang ada di pedalaman sungai Belayan yang berawa dan mudah banjir.
"Soil semen hanya menggunakan lapisan tanah tidak menggunakan koral batu jika dilewati mobil besar ini pasti akan hancur. Rata-rata mobil yang melintasi jalan Tuana Tuha ini di atas 10 ton. Jadi, jika kita paksakan dana kita yang miliaran rupiah itu terbuang percuma," katanya.