Warga Kubar mengeluh kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, diduga karena banyaknya antrean pengetap di APMS maupun SPBU. Disdagkop dan UKM Kubar berjanji segera menertibkan.
SENDAWAR–Tata niaga penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kutai Barat (Kubar) masih harus menjadi perhatian pemerintah. Masih banyak persoalan yang dinilai merugikan masyarakat di daerah.
Di antaranya, masih terjadinya antrean memanjang para pengetap di penjualan BBM resmi. Di sejumlah agen premium minyak dan solar (APMS). Akibatnya, kendaraan umum tidak bisa leluasa mendapatkan BBM bersubsidi.
"Sulit Pak kalau mau membeli BBM di APMS atau SPBU. Penuh terus kendaraannya dan lama antreannya. Karena tidak tahan lama akhirnya harus membeli BBM di pengecer. Risiko harga jauh lebih mahal," kata Toni, warga Kubar.
Sejumlah warga lainnya juga berharap agar tata niaga penjualan BBM bisa diatur dengan baik. Demikian juga pengecer BBM tidak resmi menjual dengan harga mahal.
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM) Kubar Salomon Sartono mengatakan, sementara belum bisa dilakukan penertiban pengecer di lapangan mengingat pengecer resmi hanya di daerah kota. Demikian dengan maraknya pertamini juga belum bisa ditutup.
"Kalau itu (mahalnya harga di tingkat pengecer) menjadi agenda rutin dari tim terpadu pemkab. Karena pengecer sudah diberikan kepada koperasi dengan harga yang telah ditentukan tergantung dari tempat penjualan dari agen/tempat pengambilan BBM," kata Salomon.
Menyikapi banyaknya pengetap di APMS yang harus ditertibkan, dia berjanji segera diagendakan. (rud/kri/k8)