Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim melakukan rapat. Hal ini merupakan kelanjutan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun Anggaran 2021.
SAMARINDA - Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo didampingi Sekretaris Daerah Kaltim Muhammad Sa’bani serta dihadiri sejumlah anggota Banggar yaitu Muspandi, Sarkowi V Zahry, Agus Aras, Andi Harahap, Hasanuddin Mas’ud, Ananda Emira Moeis, Syafruddin, Safuad, Harun Al Rasyid, Veridiana Huraq Wang, dan Seno Aji.
Selain itu, Sapto Setyo Pramono, Nidya Listiyono, Muhammad Syahrun, Ali Hamdi, Sutomo Jabir, Rima Hartati, Baba, Ekti Imanuel, Baharuddin Demmu, dan Bagus Susetyo, serta pejabat struktural Sekretariat DPRD Kaltim dan jajaran TAPD Kaltim.
Muhammad Samsun mengatakan, dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Kaltim 2021, para wakil rakyat mengusulkan sejumlah pokok pikiran yang berasal dari aspirasi konstituen, saat dewan berkunjung ke dapil masing-masing.
"Termasuk ketika reses. Ada beragam aspirasi yang kami terima, mulai persoalan infrastruktur hingga kegiatan lain yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah," kata Samsun.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, usulan masyarakat yang disampaikan dalam rapat Banggar dan TAPD sejatinya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah disepakati lewat musrenbang, mulai tingkat kelurahan/desa, kabupaten/kota hingga provinsi.
“Saya menyadari plafon APBD Kaltim di 2021 sangat terbatas. Sehingga, penetapan dan pemanfaatannya harus benar-benar tepat sasaran dan bijak. Terutama, saat harus dimasukkan dalam program prioritas," ujarnya.
Lanjut Muhammad Sa’bani, pada rapat Banggar dan TAPD Kaltim sebelumnya membahas pendapatan daerah. Sementara rapat lanjutan ini membahas rencana pendapatan karena ada penurunan pendapatan dana bagi hasil dari pemerintah pusat, sehingga diperlukan penyesuaian belanja.
“Yang kami sampaikan ke Banggar berkaitan belanja yang sementara masuk prioritas yaitu bidang kesehatan khususnya penanganan dan pencegahan Covid-19. Selain itu, bidang pendidikan, infrastruktur hingga pertanian dalam arti luas. Termasuk jalan-jalan provinsi yang masih perlu ditingkatkan,” bebernya. (adv/hms8/kri/k16)